“Hal itu menyebabkan konstitusi hasil perubahan di era reformasi itu telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Bahkan, konstitusi Indonesia saat ini justru menjabarkan ideologi lain, yaitu individualisme dan liberalisme. Pemuda Pancasila harus tahu ini,” tegas LaNyalla.
Imbas yang terjadi, perekonomian Indonesia semakin kapitalistik. Ekonomi yang berbasis kekeluargaan dan gotong-royong sebagaimana semangat Pancasila sudah jauh ditinggalkan. Pun halnya dengan kedaulatan dan penjelmaan rakyat dalam sistem demokrasi sebagaimana rumusan para pendiri bangsa, sudah jauh ditinggalkan.
“Demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya adalah adalah adanya keterwakilan rakyat sebagai wujud kedaulatan, digantikan dengan kedaulatan partai politik. Sementara ekonomi dengan mazhab pemerataan dan kesejahteraan juga telah digantikan menjadi ekonomi pertumbuhan. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin tinggi, antara si kaya dan si miskin,” ujar LaNyalla.
Akibatnya, dalam 25 tahun perjalanan reformasi ada banyak keganjilan yang terjadi di tengah-tengah kita. Indonesia pun gagap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tak pasti. Hal itu imbas lemahnya kedaulatan negara dan lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam menyiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis.
“Persoalan fundamental tersebut harus menjadi perhatian semua komponen bangsa, terutama kader Pemuda Pancasila untuk mengkaji dan meninjau ulang sistem bernegara yang saat ini kita terapkan dan jalankan,” tutur LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, perubahan global memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara. Untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara, LaNyalla menyebut memerlukan kerja sama, semangat perjuangan dan sumbangsih positif serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali.
