“Permasalahan banjir masih menjadi topik paling hot disetiap titik, ini menandakan penanganan banjir di setiap sub system di 5 rayon masih belum solutip bagi warga, karena skala prioritas penanganan masih belum disusun pentahapannya dalam bentuk roadmap yang bisa menyelesaikan sampai di drainase lingkungan pemukiman,” urainya.
Sehingga menurut alumnus Teknik lingkungan ini melanjutkan, raperda penanggulangan banjir yang saat ini sedang digodok DIM nya di Bapemperda harus betul betul akurat berdasarkan aktual kondisi lapangan.
“Anggaran 1 M sudah digelontorkan di 2022 khusus untuk kajian penanggulangan banjir di 5 rayon di 5 subsystem yang insya Allah akan menyelesaikann lebih dari 50% dari 117 titik genangan yang ada di Surabaya,” ungkapnya.
Selain itu, banyaknya fasum fasos yang belum diserahkan menjadi kendala besar warga yang sudah membayar pajak untuk akses APBD kota Surabaya. Baik pembangunan saluran, paving maupun PJU.
“Sehingga mungkin banjir tengah kota hilang tapi pemukiman bisa “kelem”, pemkot dalam hal ini DPRKPP harus betul betul mengupayakan revisi perda PSU, sehingga proses BAST PSU ke pemkot bisa win win solution,” urainya.
Selain masalah infrastruktur, kata Aning, masalah intervensi pemkot pada anak-anak disabilitas yang ternyata masih banyak didapati dikampung di Rungkut.
“Sebagai salah satu titik reses, dalam satu gang bisa ada banyak anak-anak disabilitas yang butuh intervensi, diantaranya anak yang harusnya kelas 6 SD tidak bisa sekolah dan tidak mengenyam Pendidikan sama sekali,” bebernya.
