Ia juga mengemukakan, dalam hal ini pemerintah pusat harus berhenti menyalahkan pemerintah daerah karena kekurangan guru masih terjadi di banyak daerah.
Salah satu solusinya, menurut dia, pemerintah bisa mengangkat lebih banyak guru melalui perekrutan pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).
Ramli juga sangat menyayangkan pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga menyebut anggaran Ujian Nasional bisa dialokasikan kepada kebutuhan yang sifatnya lebih penting.
“Jika mengacu kepada hal tersebut sangat tampak bahwa anggaran tersebut betul-betul hanya diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek dan sama sekali tidak ada pikiran untuk berupaya mengembalikan anggaran itu ke negara untuk dialokasikan untuk pengangkatan guru,” kata dia.(ara/ziz)
