Dalam interuspsinya, Imam mempertanyakan, adanya isu adanya pejabat yang memanfaatkan program pemerintah kota yangmenggunakan dana PBD untuk kepentingan kontestasi Pemilihan Walikota 2020.
“Ibu bisa tegaskan bahwa itu gak ada dan gak benar. Karena kemarin, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan itu,” ujar mantan pimpinan media televisi lokal di Surabaya, Kamis (31/10).
Anggota Komisi A ini mendukung keinginan Wali Kota risma menjadikan pejabat pemerintah kota yang berintegritas dan memiliki kapaistas.
Namun, ia mengharapkan, tak ada rangkap jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dalam pandangan umum Fraski Demokrat Nasdem kemarin disampaikan. Karna saya yakin SDM di pemerintah kota banyak,” jelasnya.
