Surabaya, Cakrawalanews.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepala daerah menyiapkan strategi terpadu menghadapi dinamika geopolitik global yang berpotensi berdampak pada sektor energi, pangan, dan logistik di Jawa Timur pada hari Kamis, 26 Maret 2026.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik, ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya pada hari Kamis, 26 Maret 2026.
Khofifah menegaskan tantangan global harus dijawab dengan penguatan ketahanan dan peningkatan kapasitas adaptasi daerah agar tetap resilien dan mampu menangkap peluang di tengah dinamika global.
Sebagai motor penggerak ekonomi nasional, Jawa Timur berkontribusi 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional.
Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,33 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif dengan kontribusi 7,5 persen terhadap nasional dan menempati posisi ketiga.
Pada triwulan IV 2025, investasi tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dan 11,4 persen secara tahunan.
Di sektor logistik, Jawa Timur menjadi simpul distribusi nasional melalui Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 24 dari 41 rute tol laut serta menyuplai hampir 80 persen logistik ke 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur.
Selain itu, Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional dengan produksi padi dan beras tertinggi serta cadangan beras pemerintah mencapai 825,36 ton.
“Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis, Jawa Timur harus menjadi daerah yang tidak hanya tahan terhadap krisis pangan, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” kata Khofifah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkuat ekosistem pangan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta penguatan distribusi melalui program Jatim Agro-Hub.
Stabilisasi harga dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di 38 kabupaten/kota serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Di sektor energi, pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) dalam kondisi aman, meskipun volatilitas harga energi global masih menjadi tantangan.
Sebagai langkah jangka panjang, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terus dipercepat dengan kapasitas mencapai 709,13 megawatt (MW) dari berbagai sumber.
Selain itu, efisiensi belanja daerah dilakukan melalui kebijakan Work From Home (WFH), pengurangan perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diperkuat melalui relaksasi dan restrukturisasi kredit.
Perlindungan sosial juga diperluas melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, bantuan penyandang disabilitas, bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh, serta dukungan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan panic buying, pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” katanya.(wan/an)
