Cakrawalanews.co-DPRD Kota Malang secara resmi meminta pemerintah kota setempat untuk mempercepat penyelesaian persoalan kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) definitif guna memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal.
Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menekankan bahwa pengisian posisi strategis yang saat ini masih kosong tersebut diharapkan dapat terlaksana pada Maret atau paling lambat April 2026.
Ia menilai keberadaan pejabat definitif sangat krusial karena menurutnya, “Kalau terlalu lama diisi Plt atau Plh memang jadi kurang greget (optimal). Secara ideal pada Maret atau paling tidak April 2026.
“Saat ini, sejumlah posisi penting di lingkungan Pemerintah Kota Malang masih dipimpin oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt). Beberapa di antaranya meliputi Kepala Bakesbangpol, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Asisten I, Asisten III, Kepala BKPSDM, Inspektur Kota Malang, hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Lelly mengkhawatirkan kepemimpinan sementara ini akan menghambat pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada pelaksanaan program kerja daerah.Keterbatasan wewenang bagi pejabat sementara menjadi alasan utama di balik dorongan percepatan ini.
Lelly menjelaskan bahwa, “Sebab, wewenang plt dan plh dalam mengambil keputusan memiliki batasan atau dalam artian mereka tak bisa membentuk kebijakan berdampak besar terhadap berjalannya roda manajemen di lembaga yang dipimpin.” Walaupun menyadari adanya tahapan prosedural panjang yang harus dilalui pemerintah kota, DPRD berkomitmen untuk terus memantau proses pengisian kursi JPTP tersebut agar tetap berada pada koridor yang tepat.Lelly juga memastikan bahwa koordinasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan demi menjaga transparansi proses. “Kami akan terus memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur, termasuk bersama inspektorat,” tegasnya.
Di sisi lain, ia menepis isu miring yang beredar mengenai proses seleksi jabatan di lingkungan pemkot dan menyatakan optimismenya terhadap integritas tahapan yang sedang berjalan. Lelly menyatakan secara lugas, “Saya tidak setuju dengan adanya statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait jual beli jabatan, terutama untuk jabatan utama.”pungkasnya. ( wa/ar)
