Cakrawalanews.co-Kota Surabaya kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga prasejahtera. Melalui skema Universal Health Coverage (UHC), masyarakat kini tidak perlu lagi merasa khawatir akan kendala finansial saat membutuhkan pengobatan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa sistem UHC yang didanai oleh APBD ini dirancang untuk memastikan keadilan akses layanan, mulai dari tindakan preventif hingga rehabilitatif. “UHC merupakan sistem penjamin kesehatan yang memastikan seluruh warga memiliki akses adil terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu tanpa kendala finansial yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,” tuturnya pada Minggu (15/2).
Dalam implementasinya, warga cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Kemudahan ini juga berlaku bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) miliknya sudah tidak aktif. “Surabaya itu sudah UHC. Kita sampaikan cukup dengan KTP. Kalau ada yang PBI-nya nonaktif maka ketika di Surabaya bisa menggunakan KTP untuk berobat,” ujar Eri.
Meski akses dibuka lebar, Eri mengimbau agar warga yang mampu secara ekonomi, khususnya yang berada pada kategori desil 8 hingga 10, tetap menggunakan jalur BPJS Mandiri. Hal ini penting agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. “Saya minta tolong warga Surabaya yang masuk desil 8 sampai 10, mari kita gotong royong untuk membantu sesama dengan tidak mengambil jatah warga desil 1 sampai 5, atau warga prasejahtera. Nanti yang benar-benar tidak mampu malah terhambat,” tambahnya.
Selain kesadaran warga mampu, Wali Kota juga mengingatkan perusahaan-perusahaan di Surabaya untuk tetap memenuhi kewajiban mendaftarkan serta membayar iuran BPJS bagi karyawannya. Untuk menjaga akurasi data, Pemkot Surabaya akan melakukan validasi ulang melalui verifikasi lapangan di tingkat RW dalam program Kampung Pancasila.
“Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (BPJS Kesehatan),” ucap Eri mengakhiri penjelasannya( wa/ar)
Berita Terkait
Berita Utama Lainnya
