Cakrawalanews.co-Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta anggota Komisi I DPR di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2026.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi serta memberikan penjelasan komprehensif mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang belakangan menjadi sorotan publik.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden yang memberikan pencerahan langsung kepada tokoh-tokoh di luar pemerintahan. Menurutnya, banyak aspek diplomasi yang bersifat rahasia sehingga informasi yang beredar di media massa maupun media sosial seringkali tidak akurat.
Melalui pertemuan ini, para mantan diplomat dan akademisi mendapatkan informasi utuh mengenai proses keanggotaan Indonesia yang telah melalui konsultasi intensif di sela Sidang Majelis Umum PBB serta koordinasi erat dengan tujuh negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya.
Hassan menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia bersama tujuh negara Islam tersebut diposisikan sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan di BoP. Keberadaan blok delapan negara ini diharapkan mampu memitigasi kekhawatiran publik mengenai dominasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang dinilai sulit dikontrol. Selain itu, terkait perdebatan mengenai kontribusi dana, Hassan menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai waktu maupun nominalnya, namun dipastikan bahwa bantuan tersebut akan difokuskan sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Palestina di Gaza.
Mengenai kritik yang menyebut BoP berada di luar kerangka PBB, Hassan mengingatkan bahwa secara historis, banyak penyelesaian konflik internasional yang berhasil dilakukan di luar mekanisme resmi PBB.
Senada dengan hal tersebut, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menekankan bahwa Presiden Prabowo menjamin Indonesia tidak akan pernah mengkhianati amanat konstitusi. Komitmen terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara tetap menjadi harga mati bagi diplomasi Indonesia.
Alwi Shihab menambahkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bersifat dinamis.
Presiden menegaskan bahwa jika di masa depan langkah-langkah Dewan Perdamaian tersebut terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak lagi sejalan dengan cita-cita bangsa, Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri.
Keikutsertaan ini murni merupakan bentuk ikhtiar diplomatik untuk memastikan adanya penyelesaian yang adil bagi bangsa Palestina melalui jalur-jalur strategis yang tersedia.( wa/ar)
