Cakrawalanews.co, Pemerintah pusat resmi memperluas program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) ke 41 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Sebagai daerah percontohan perdana yang dinilai sukses, Kabupaten Banyuwangi diminta membagikan pengalaman serta strategi keberhasilannya dalam mengawal program tersebut.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan catatan sukses tersebut di hadapan sejumlah kepala daerah dalam forum strategis yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Dalam kesempatan itu, Ipuk mengulas berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari keterbatasan perangkat teknologi, kendala sinyal seluler di wilayah pelosok, hingga kesiapan masyarakat penerima bantuan dalam mengadopsi sistem digital.
Ipuk menjelaskan bahwa proses pendataan digital menuntut infrastruktur jaringan yang stabil, sementara Banyuwangi memiliki tantangan geografis seperti kawasan perkebunan yang minim sinyal. Selain itu, tidak semua warga sasaran memiliki ponsel pintar.
Menghadapi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah proaktif dengan mengerahkan lebih dari 4.000 pendamping yang bekerja secara jemput bola. Tim ini terdiri dari ASN, staf desa, kader Dasawisma, hingga tokoh agama yang bergerak secara sukarela tanpa alokasi anggaran khusus demi mempercepat transformasi ini.
Bagi wilayah yang benar-benar sulit sinyal, Pemkab Banyuwangi menerapkan skema penjadwalan khusus di kantor desa. Dengan pengaturan waktu antar desa yang tertib, akses jaringan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menyebabkan gangguan teknis pada sistem.
Strategi ini terbukti efektif dalam memastikan seluruh data warga terinput dengan akurat meskipun di tengah keterbatasan fasilitas.
Keberhasilan simulasi di Banyuwangi ini mendapat apresiasi dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menyatakan bahwa pola yang diterapkan di Banyuwangi membuat tahapan digitalisasi kini menjadi jauh lebih efisien dan ditargetkan mampu rampung secara nasional pada Oktober mendatang.
Forum ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet serta pejabat tinggi dari Bappenas, BPS, dan BSSN guna memastikan integrasi perlindungan sosial digital berjalan aman dan tepat sasaran.( wa/ar)
