Surabaya,cakrawalanews.co – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pemerintah untuk membangun sendiri bandara di Kediri, jika pihak swasta keberatan adanya ketetapan pemerintah dengan memberlakukan konsesi 30 tahun harus kembali ke pemerintah.
“Konsesi 30 tahun harus kembali ke pemerintah itu sudah bagus. Biasanya idealnya antara 10 hingga 20 tahun saja. Pihak swasta mengerti kalau 10 hingga 20 tahun itu cuma balik modal saja,” ujar anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil saat di DPRD Jatim, Selasa (26/3).
Dikatakan Samwil, jika nantinya pihak swasta mengurungkan niatnya, maka pembangunan bandara tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. “Bisa jadi sharing pembangunannya misalnya untuk urusan pembebasan lahannya ditanggung Pemprov atau pemkab/pemkot, lalu pembangunannya bisa pusat,” terangnya.
Diterangkan Samwil, sebenarnya PT Surya Dhoho Investama (SDI) Gudang Garam mau membangun bandara karena untuk membantu operasional pihak investor sendiri. “Mereka punya pesawat dan helicopter sendiri dimana untuk menggunakan bandara Juanda atau lainnya sewanya mahal. Oleh sebab itu, mereka membuat sendiri. Namun, ditengah jalan ternyata investasinya mahal dan harus kembali ke pemerintah. Rupanya mereka keberatan untuk itu,” jelasnya.
Samwil berharap pemerintah tak perlu khawatir jika pihak swasta gagal untuk merealisasi pembangunan bandara tersebut. “Pemerintah punya anggaran untuk itu dan bisa direalisasi sendiri,” tambah Samwil.
Sebelumnya, pemerintah mensyaratkan adanya konsesi 30 tahun kembali ke pemerintah, investor pembangunan bandara di Kediri mulai berpikir ulang untuk membangunnya. Dampaknya, pihak investor pikir-pikir terlebih dahulu dan lakukan kaji ulang rencana untuk pembangunan bandara tersebut.
Seperti diketahui, bandara Kediri di Jawa Timur akan menjadi bandara pertama di Jawa Timur yang dikelola swasta. Skema Investasi yang berlaku Publik Private Partnership, pengelolaan akan dilakukan investor. Rencananya, pada tanggal 1 April diundang lagi rapat koordinasi bersama PT SDI, Kemenko Maritim dan Kemenhub di Kantor Kemenko Maritim di Jakarta. (jnrr/wan /pca/p)