Surabaya, cakrawalanews.co – Dalam penanganan masalah banjir Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggunakan sistem skala prioritas.
Langkah tersebut sebagai upaya agar program pembangunan disektor lainnya tetap berjalan dan tak tersendat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, yang mengatakan bahwa langkah itu ditempuh, agar program pembangunan lainnya juga bisa berjalan.
” Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya, ” terangnya, Kamis (03/10)
Eri lantas menambahkan, untuk menyelesaikan masalah banjir akan ditentukan dulu kawasan-kawasan mana yang didahulukan.
Salah satunya adalah di Benowo, Surabaya Barat yang berdekatan dengan Kali Lamong. Kawasan tersebut saat musim hujan menjadi langganan banjir.
Dimana Lima tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran penanganan bajir terbesar dari pemerintah pusat.
“Saat ini tak menerma bantuan itu, maka kita harus punya skala prioritas,” paparnya.
Namun, Eri menyebut, bahwa semua masalah banjir penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya.
Saat ini banyak laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan. Setelah, pihaknya turun tangan, persoalannya adalah lebar saluran.
” Kan dia, punya kewjiban buat saluran, setelah kita lihat salurannya hanya 10- 20 cm ” ungkapnya.
Ia sepakat dengan kalangan dewan, bahwa untuk menyelesaikan banjir ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat.
Eri mencontohkan saluran yang berada di kawasan perkampungan. Di kawasan itu masyarakat yang mempunyai persil mempunyai kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.
” Kalau perumahan masih ada tanggung jawabnya kan ada siteplan. Tapi kalau yang punya tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan saluran ” tuturnya.
Eri mencontohkan kondisi di Medokan Ayu. Di wilayah tersebut, saluran air yang ada tak terkoneksi dengan saluran utamanya karena berupa tanah kapling, kemudian membangunnya juga tak rata.
” Ini yang harus kita carikan solusi, bagaimana masyaraat tetap bsia membangun, tapi punya kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya ” harapnya.
Anggaran penangangan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB).
Tak berbeda dengan tahun sebelunya, jumlah anggaran yang dikelola dinas tersebut untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan lainnya , sekitar Rp. 1,2 T.
Untuk mengatasi masalah banjir, DPUPMB mempunyai petugas yang bertugas melakukan pengerukan dan pembersihan saluran.
Kepala DPUPMB Kota Surabaya Erna Purnawati, menyampaikan, pihaknya memiliki sekitar 1.200 petugas penaganan saluran.
Dari jumlah itu, sebanyak 370 orang diantaranya adalah operator alat berat, drive dan operator pompa.
“Para petugas itu tersebar di seluruh kawasan kota. Hari Sabtu dan Minggu biasanya mereka membantu kerja bakti di RT/RW. Untuk penanganan banjir, teman-teman punya prioritas mana yang harus ditangani dulu,” pungkasnya. (hdi/cn02)