cakrawalanews.co,- Kota Surabaya menjadi wilayah yang tertinggi dalam data laporan dan aduan masyarakat di Jawa Timur (Jatim) yang dirangkum oleh Komisi Pemberantas Korupsi direntang tahun 2020-2024.
Dalam data yang disampaikan oleh lembaga anti rasuah tersebut tercatat bahwa kota Surabaya terdapat 343 laporan dan aduan yang disampaikan oleh masyarakat ke KPK. Angka tersebut menjadikan kota Surabaya menjadi wilayah tertinggi di Jawa Timur (Jatim) disusul wilayah kota Malang diangka 61.
Menanggapi kondisi tersebut Anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan menilai bahwa, Surabaya menjadi ibu kota provinsi dengan penduduk yang terbesar di Jatim sehingga menjadi wajar jika banyak terjadi aduan.
“Mungkin wajar dengan penduduk terbesar di Jatim, pengaduan tentu lebih banyak dibandingkan yang lain. Itu dari sisi kewajaran,” kata Imam Syafi’i anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Kamis (13/06/2024).
![](https://cakrawalanews.co/wp-content/uploads/2024/06/9ef03033f35f4858835c62a9745e2880.jpg)
Imam menambahkan, kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa masyarakat telah memiliki keberanian untuk melaporkan temuan-temuan yang berpotensi terjadinya korupsi.
“Tapi saya mau lihat dari sisi apresiasi kepada masyarakat yang udah mengadu ke KPK. Masyarakat memang harus berani mengadukan dugaan adanya korupsi di kota surabaya,” tambah Imam.
Politisi partai Nasdem ini juga mendukung pihak KPK untuk mem-folowup aduan masyarakat tersebut.
“Nah itu kami minta KPK untuk mem-follow up, menindak lanjuti semua laporan masyarakat tersebut. Karena bisa saja ini juga sekaligus di KPK menyampaikan, laporan” itu dimana saja. Di lembaga apa saja, karena di KPK ini kan bisa aja terkait dengan pemkot Surabaya atau kinerja provinsi Jatim yang kantornya atau instansinya banyak di surabaya. Atau instansi dari pusat yang punya perwakilan di surabaya. Karena itu dibuka saja,” ujar Imam.
Selain itu, Kota Surabaya kata Imam, telah menerima penghargaan dari KPK dengan nilai MPC tinggi diangka 97.
“Ini terkait dengan kinerja pemkot Surabaya. Kenapa, karena Surabaya kan bebrapa waktu lalu mendapat penghargaan sebagai pemda dengan nilai tertinggi utk pencegahan korupsi. Yaitu, MCP, monitoring of preventif corruption. Itu surabaya nilainya tinggi nilainya 97,” tuturnya.
Namun, sambung Imam, kalau ternyata memang yang diadukan itu justru kinerja pemkot Surabaya maka, kondisi tersebut jadi agak Ironis.
“Agak ironis ya. Karena baru-baru ini dapat penghargaan sebagai pemda yang tingkat pencegahan korupsinya paling baik, tertinggi di Jatim tapi, sekarang kok pengaduaanya paling banyak,” cetusnya.
“Karena itu sekali lagi KPK pertama, harus memfollow up semuanya dan kedua harus menyampaikan hasil dari penyelidikan, investigasi dan mungkin kalau sampai tahap penyidikan disampaikan ke warga Surabaya,” pungkasnya.(hadi)