Setelah menimbulkan polemik panjang dan beda pendapat, akhirnya KUAPPAS anggaran belanja anggaran dengan total Rp7,6 trilliun itu digedok tanpa dana pembangunan gedung DPRD Surabaya.
Ketua DPRD Surabaya Armuji menyatakan pencoretan itu dilatarbelakangi karena ada banyak perbedaan antara anggota dewan. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak.
“Anggaran pembangunan gedung itu saya coret, didrop. Tadi sempat ada teman teman yang mengusulkan untuk dimasukkan lagi tapi saya tetap sesuai pendirian saya didrop saja,” tegas Armuji.
Hal itu ia lakukan sekaligus memberikan penegasan pada anggota dewan yang menurutnya tidak konsisten. Sebab ketika dalam rapat banggar banmus mengaku setuju pembangunan dewan. Namun di media massa menyatakan tidak setuju.
Meski anggaran pembangunan dicoret, akan tetapi Armuji menegaskan bahwa pembangunan untuk renovasi masjid dan juga gedung Dewan Kesenian Surabaya tetap dilakukan. Politisi asal PDIP ini menjelaskan, dalam gelondongan dana pembangunan kompleks DPRD itu terdiri dari tiga item yang akan terintegrasi.
Yaitu pembangunan gedung DKS dan juga pembangunan masjid menjadi tiga lantai. Masing masing item pembangunan itu dianggarkan Rp 10 miliar. Dengan mencoret anggaran pembangunan gedung Rp 10 miliar, sehingga yang dianggarkan dalam KUAPPAS hanya Rp 10 miliar.
“Saya nggak kecewa, yang kecewa tentu yang membutuhkan ruangan. Termasuk fraksi fraksi yang kini menempati ruangan yang nggak representatif,” jelas Armuji.
Meski sudah mencoret anggaran untuk penambahan gedung, pihaknya juga mempermasalahkan soal usulan penggaran Pemkot untuk UN Habitat. Memang tahun depan Pemkot akan menjadi tuan rumah untuk even internasional tersebut. Akan tetapi dana yang dialokasikan terlalu besar.
“Untuk persiapan kegiatan sekali seumur hidup itu saja dialokasikan Rp 3 miliar, itu kan terlalu besar. Masak cuman kegiatan begitu saja dianggarkan dana sampai milayatan,” kata Armuji.
Oleh sebab itu, dia menegaskan DPRD akan mengkaji ulang anggaran ini. Sebab setalah kuappas ini digedok masih akan ada pembahasan detail dalam rencana keuangan anggaran (RKA) dan dibahas dalam komisi. Dalam rapat itu nantinya akan dibahas lebih lanjut. Nilai tersebut dikatakan Armuji bisa berubah, entah berkurang atau malah bertambah. “Dibahas lagi itu nanti,” tandasnya.
Sementara itu beberapa anggota dewan sempat menyayangkan dicoretnya anggaran pembangunan gedung. Hal it disampaikan oleh legislator partai Gerindra Luthfia. Menurutnya pembangunan gedung itu memang kebutuhan. Hal it terasa sekali ketika ada rapat banmus dan banggar. Dimana ruangan rapar itu saat ini masih menjadi satu. Kalau ada rapat bersama, ruangan itu tidak cukup menampung 40 orang yang menjadi anggota rapat.
“Bahkan kalau rapat harus meluber keluar ruangan,” katanya. (mnhdi/cn06)