Surabaya. Cakrawalanews.co – Permasalahan pupuk, Jalan rusak, dan saluran irigasi di persawahan menjadi keluhan dan masukan masyarakat di Kabupaten Kediri. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Jarim, Sri Hartatik saat serap aspirasi atau reses di wilayah kecamatan kandat, dan Kec. Kras Kabupaten Kediri beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, Sri Hartatik untuk pupuk subsidi ini ada warga Kecamatan Kandat mengeluhkan kenapa sekarang susah dari pada jaman dulu. Menjawab pertanyaan tersebut Sri Hartitik mengatakan permasalahan tersebut akan disampaikan ke pemerintah baik pusat dan Provinsi. Bahkan pihaknya sudah ke pemerintah pusat terkait pupuk subsidi tersebut. Dia menilai pemerintah perlu turun memperbaiki data dan juga menggencarkan sosialisai penggunaan pupuk non-organik.
“Hasil diskusi dan Keluhan warga akan kami tampung dan yang kaitannya dengan urusan Jawa Timur dan akan kami sampaikan ke provinsi dan apabila masalahnya di kabupaten akan kami sampaikan ke legislatif dan pemkab kediri. Maka kolaborasi ini penting dilakukan untuk bersama – sama menyelesaikan dan mewujudkan keluhan masyarakat,”katanya ditemui di DPRD Jatim, Rabu (7/2/2024).
Soal irigasi sawah ini, pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk duduk bareng menyelesaikan masalah irigasi persawahan di Kabupaten Kediri yang berada di sekitar sungai Brantas.
“Sistem Irigasi sawah ini sangat dikeluhkan para petani di kediri. karena itu baik pemerintah baik kabupaten, Provinsi dan BBWS Brantas untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memberikan bantuan sudetan pintu air, ataupun normalisasi di sekitar di wilayah sungai brantas,”katanya.
Terkait, peternakan lele dan pelaku UMKM dikeluhkan warga ia menyampaikan pemerintah harus hadir dan membantu para peternak dan pelaku UMKM tersebut dengan membekali pelatihan dan pendampingan untuk proses pemasaran baik oleh pemerintah kabupaten/Provinsi.
Selain itu juga pihaknya, menyampaikan agar pemerintah kabupaten Kediri untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan ke warganya. Dimana saat serap aspirasi mendapatkan masukan warga tidak mendapatkan KIS, PKH kemudian perangkat desa, kecamatan selalu dipersulit untuk mengurus masalah kesehatan.
“Kami minta Pemkab kediri segera melakukan perbaikan SDM nya agar masyarakat dapat mudah memperoleh kemudahan pelayanan. Untuk provinsi melalui Dinsos untuj mendata ulang kembali atau bekerjasama dengan pemkab kediri. Sekali lagi Maka kolaborasi ini penting dilakukan untuk bersama – sama menyelesaikan dan mewujudkan keluhan masyarakat, pungkasnya. (Caa)