Surabaya. Cakrawalanews.co – Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari mengajak dan mengingatkan ke masyarakat agar Pemilu 2024 tidak dijadikan perselisihan yang dapat menyebabkan bentrokan dan merugikan bangsa Indonesia.
Oleh sebabnya, ia berharap, masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam menyongsong Pemilu 2024. “Kita harus jaga ini, jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa broken tau rusak. Kenapa? karena kita Indonesia sedang berada di-up atau atas. Pak Jokowi sudah menunjukkan kita sedang di-up atau atas, kita bisa jadi uppest, artinya paling tinggi,”katanya di DPRD Jatim, Rabu (16/8/2023).
Sri Untari, juga berharap masyarakat tetap tenang. Sebab, Indonesia sudah lima kali dan akan keenam kalinya menyelenggarakan pesta demokrasi. “Artinya kita bukan masyarakat kaleng-kaleng, yang pemilihannya baru sekali, tapi sudah mau enam kali. Tentu sudah matang, sehingga yang namanya polarisasi, yang namanya kontra-kontra, gara-gara cuman mempertahankan siapa yang diusung, itu tetap harus dalam koridor hukum, koridor demokrasi,” harapnya politisi asal Malang ini.
Selain itu Sri Untari juga, membeberkan makna dari pidato dan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Sri Untari selepas mengikuti pidato Kepala Negara melalui daring tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD Jatim, Rabu, (16/8/2023).
Pertama, Sri Untari menyebut, bahwa Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh masyarakat agar pada Pemilu 2024, dapat mencari sosok pemimpin yang bisa meneruskan apa yang telah dikerjakan saat ini. “Itu adalah pesan moral seorang Presiden yang telah berhasil. Saya kira itu penting untuk didengarkan oleh para calon pemimpin berikutnya,” kata Sri Untari.
“Bagi PDI Perjuangan, Mas Ganjar pastilah akan memenuhi seluruh amanat pesan Pak Jokowi itu. Bagi kami itu, tidak ada kata lain selain melanjutkan apa yang sudah beliau (Jokowi) mulai,” lanjut dia.
Selain soal mencari sosok pemimpin, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu juga menyebut, dalam pidatonya Kepala Negara menyinggung terkait moral sosial masyarakat. “Moral sosial masyarakat sekarang ini agak kacau, karena banyak orang yang seenaknya berbicara. Saya kira kita harus kembali bahwa kita bukan demokrasi liberal tapi kita demokrasi Pancasila,” ucapnya.
Menurut dia, dalam demokrasi Pancasila, ada etika dan batasan-batasan. Dimana dalam demokrasi Pancasila, bukan hak individu yang dilindungi secara demokratis tetapi hak kolektif. “Artinya bukan seperti demokrasi barat yang boleh mencaci maki siapa saja, karena memang dilindungi. Sekarang demokrasi, benar, tapi ada batasannya demokrasi Pancasila itu,” ujarnya.
“Dimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kebhinekaragaman dan menjaga Pancasila sebagai sumber hukum kita. Itu yang penting untuk saya kira dipahami oleh semua pihak,” tambahnya.
Di samping terkait demokrasi Pancasila, Politisi PDIP itu juga membeberkan jika Indonesia memiliki peluang menjadi Negara Maju. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Negara dalam pidatonya. “13 tahun lagi, kalau kita betul-betul seperti pondasi sekarang ini diteruskan, maka kita bisa punya peluang untuk menuju negara maju. Tinggal bagaimana apakah kita menjadi negara maju ini, mau apa nggak,” kata dia.
Lantas bagaimana cara menjadi negara maju, Sri Untari menyebut bahwa platform sekarang yang sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi tinggal dilanjutkan. “Kita lanjutkan untuk menuju Indonesia emas 2045. Siapa yang berada di sana, tentu kalian lah yang sekarang usianya 25-20 tahun. Jadi kita semua, konsepsinya harus sama, nah itu yang disampaikan Pak Presiden,”pungkasnya.