Surabaya. Cakrawalanews.co – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Senin (24/7/2023). Anggota DPRD Jatim, Matur Husyairi melakukan interupsi kepada pimpinan sidang yang dipimpin oleh Anik Maslachah dan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono.
Matur di interupsi sidang paripurna, pihaknya meminta agar pemerintah provinsi Jatim memutus rantai bisnis seragam sekolah di SMA/SMK di Jatim. Dimana dirinya mendapatkan keluhan dari orang tua siswa soal harga seragam sekolah tersebut yang terlalu mahal.
“Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius, saya minta melalui pak sekda bisa mindak tegas oknum tersebut,” kata Mathur dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono.
Mathur mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit.
Mathur bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. “Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu,”kata Mathur yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim.
Selain itu, politisi asal fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya. “Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran,”ujarnya.
Menurut Mathur, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat. Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut. “Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan PPDB.
Sementara itu pimpinan sidang paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengatakan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang harus jadi perhatian bersama. “TisTas 12 tahun, pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien,”tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta agar hearing dengan Dindik Jatim, sehingga Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. “Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi,” pungkasnya.
Sementara itu Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono mengatakan pemprov bakal melakukan investigasi di lapangan atas laporan mengenai keluhan jual beli seragam di SMA negeri. Pemprov mengancam jika ada keterlibatan oknum dinas maka dikenakan sanksi.
“Ini akan kita cek di lapangan dari laporan apakah ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan, cabang dinas,”katanya.
Adhy memastikan, Pemprov sudah menyampaikan sikap tegas. Bahwa tidak ada penekanan bagi siswa baru untuk membeli seragam khusus kepada pihak sekolah. Maupun, karena anjuran dari pihak Dinas Pendidikan.
Pihaknya menegaskan lagi, akan menelusuri perihal laporan itu. “Bagi kami sudah menyatakan tidak perlu, tidak diwajibkan. Bahkan dalam sebulan ini silakan menggunakan seragam yang ada. Tidak ada masalah,” terangnya.
“Ketika nanti ada investigasi kemudian ada oknum dari aparat kita yang terlibat, kita akan ambil tindakan. Sekali lagi tidak ada kebijakan, imbauan untuk siswa baru membeli seragam kepada sekolah,”pungkasnya.