Surabaya. Cakrawalanews.co – Tingginya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia khususnya di Jawa Timur mendapat perhatian pihak legislatif di DPRD Jawa Timur. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi sampai tingkat bawah pentingnya upaya pencegahan TPPO tersebut. Bahkan perlu didirikan posko pengaduan dan pengaduan online untuk mendata dan sebagai upaya pengaduan pencegahan adanya TPPO tersebut.
Hal ini disampaikan oleh anggota komisi A DPRD Jatim, Hari Putri Lestari dikonfirmasi, Rabu (28/6/2023). “Paling banyak kan ada ditingkat desa atau pelosok. Perlu ada sosialisasi secara masif dan aktif tentang TPPO. Jangan sampai ada peningkatan hal tersebut,”katanya
Hari Putri Lestari Politisi asal fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan tak hanya itu, untuk pencegahan, peran aktif kepala desa untuk mencari informasi terkait warganya yang akan mengajukan ijin untuk bepergian luar negeri atau luar pulau.
“Bisa ditanya lebih dalam urusan warganya jika mengajukan perjalanan ke luar negeri atau luar pulau. Dengan memberikan sosialisasi ke warganya juga persyaratan untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang benar. Jangan sampai warganya jadi korban TPPO,”ujarnya.
Sedangkan untuk sektor pemerintah, lanjut wanita yang juga aktif di sejumlah lembaga sosial ini mengatakan pemerintah harus juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar penyalur tenaga kerja terutama ke luar negeri.
“Periksa perijinannya, dan cek bagaimana perusahaan tersebut memberlakukan pekerja migran yang akan diberangkatkan. Bahkan jika mereka ada ijinnya mati bisa ditutup,”pintanya politisi asal Jember – Lumajang ini.
Ia menambahkan, dengan gencarnya langkah-langkah tersebut, pihaknya optimis bisa menekan adanya TPPO dimana bisa mencegah tingginya warga Jawa Timur menjadi korban TPPO.