Surabaya, cakrawalanews.co –Tingginya pertumbuhan UMKM di Kota Surabaya nampaknya, belum seiring dengan upaya peningkatan kualitas UMKM melalui pelatihan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tak sedikit para pelaku UMKM mengeluhkan belum mendapatkan pelatihan dari Pemkot dalam meningkatkan kualitas UMKM.
Hal tersebut menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat melalui program Reses dari Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Riswanto.
Riswanto menyebutkan saat ini banyak UMKM yang belum tersentuh program fasilitas yang digulirkan oleh Pemkot, padahal saat ini Pemkot tengah mengalokasikan APBD sebanyak 40 persen untuk UMKM.
“Ada juga UMKM yang belum tersentuh fasilitas fasilitas dari Pemerintah Kota. Kita akan kawal, karena kita dari Komisi B yang membidangi perekonomian,” katanya.
Berbagai aspirasi masyarakat diutarakan dalam reses, kata Riswanto, pertama tentang kemudahan permodalan usaha untuk UMKM, kedua akses untuk komunikasi dengan pemerintah kota Surabaya dan ketiga adalah pelatihan dan pembinaan sekaligus pembukaan marketplace.
Legislator fraksi PDIP Surabaya ini menambahkan, bahwa saat ini para UMKM juga diharapkan segera memanfaatkan program permodalan melalui skema kredit lunak dari PT. BPR SAU yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Kota.
Riswanto melanjutkan, bahwa Pemkot telah mengalokasikan sekitar Rp. 60 miliar dari APBD untuk bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan permodalan.
“Tentunya dengan skema kredit lunak dengan bungan yang sangat rendah. dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat agar APBD yang sudah dialokasikan tersebut bisa maksimal dimanfaatkan untuk kepentingan warga kota Surabaya,” lanjutnya.
Disisi lain kata Riswanato, aspirasi masyarakat yang diutarakan selama reses anggota DPRD Kota Surabaya di 12 titik sejak 24 sampai 30 Januari 2023 kemarin. juga masih didominasi oleh pembangunan fisik
“Selama reses di 12 titik itu masih di dominasi dengan pembangunan fisik,” pungkas Riswanto.