Sidoarjo, Musyawarah Nasional (Munas) Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) ke II yang berlangsung di Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo, pada Jumat (26/03/2022) menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek).
Presiden ADRI Dr. Achmad Fathoni Rodli menyebut dalam Munas II tersebut, ADRI menyepakati bebrapa rekomendasi diantaranya rekomendasi penguatan penggunaan ijazah on line lembaga perguruan tinggi.
Achmad Fathoni, juga menegaskan yang diharapkan dalam rekomendasi tersebut meliputi 3 hal. Yaitu penguatan infra struktur jaringan. Kemudian big data, dan sosialisasi oleh pemerintah.
“Realisasi ijazah on line ini sudah jalan, dengan banyak perguruan tinggi yang melakukannya. ini juga untuk menghindari adanya ijazah palsu. Selain itu lebih efektif dan efisien di era digitaliasi,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Rektor UMAHA ini menilai, ijazah on line bersifat sah. Dan sudah terikat dengan Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
“Memang terkadang masih ada yang mengkawatirkan keabsahnnya. Tapi penerbitan ijazah on line telah melewati sistem. Mulai perekrutan sampai lulus,” tegasnya.
Achmad Fathoni juga mengatakan, ijazah on line bisa dicetak secara mandiri oleh para lulusan perguruan tinggi, lewat e-mail pribadi.
“Stempelnya juga stempel digital. Ijazah dikirim lewat email pribadi untuk mengantisipasi penyalahgunaan ijazah,” ujarnya.
mantan anggota DPR RI tersebut juga mengatakan saat ini sudah banyak perusahan yang menerima lulusan dari perguruan tinggi, yang melampirkan ijazah on line saat melamar pekerjaan.
“Contohnya di UMAHA. Perusahaan itu mengklarifikasi ke kami. Dan kita jelaskan, benar bahwa yang bersangkutan merupakan lulusan dari perguruan tinggi kita dan sudah melewati proses belajar mulai rekrutment sampai diwisuda,” ungkap Achmad Fathoni.
Achmad Fathoni melanjutkan bahwa, keberadaan ijazah on line perguruan tinggi menyelaraskan kebutuhan generasi Z yang serba digital, efektifitas dan efisien.
“Digitalisasi didunia pendidikan sangat tinggi, perlu adanya intervensi daei pemerintah melalui APBN. Misalnya pembebasan biaya internet didalam lembaga pendidikan tinggi,” pungkasnya.(hadi)