Surabaya, Cakrawalanews.co – Move on yang dilontarkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu, bisa memunculkan multi tafsir di masyarakat. Mengingat sampai saat ini perkembangan Covid- 19 di Jatim masih tinggi.
Bahkan ekonomi masyarakat Jatim juga semakin terpuruk akibat penanganan pandemi tak kunjung membuahkan hasil seperti harapan masyarakat.
“Move on yang dimaksud Gubernur ini bisa memunculkan multi tafsir. Ingat masyarakat kita pendidikannya juga beragam,” ujar Hidayat salah satu wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim dalam diskusi Kamisan yang digelar kantor DPD Partai Gerindra Jatim secara daring melalui Youtobe Partai Gerindra Jatim dengan tema “Gubernur Jatim ajak Move On dari Covid- 19, Tepatkah?”, Kamis (12/8/2021).
Selain Hidayat, diskusi iti yang juga menghadirkan pembicara lain yakni Presiden Laskar Sholawat yang juga Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Muhammad Fawait dan Lia Istifhama Istif (Ning Lia) politikus muda Partai Gerindra.
Menurut pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim, move on yang dimaksud Gubernur Khofifah juga bisa diartikan Gubernur lempar handuk terkait penanganan Covid- 19 di Jatim.
“Angka Covid masih tinggi, bahkan secara Nasional angka kematian akibat Covid di Jatim tertinggi. Belum lagi ekonomi masyarakat masih terpuruk. Lha ini kok ngomong Move On. Maksudnya apa? Move On nyerah tangani covid atau apa?, kelakar Hidayat.
Dari sisi ekonomi akibat pandemi covid-19 ini, banyak masyarakat yang perekonomiannya terpuruk hingga usahanya gulung tikar. Tak ayal, jumlah pengangguran juga semakin bertambah banyak akibat usaha yang dimiliki atau tempat bekerjanya tutup atau ada pengurangan karyawan untuk efisiensi perusahaan.
“Sektor UMKM yang seharusnya bisa menjadi penopang ekonomi Jatim, juga banyak yang gulung tikar. UMKM banyak yang menjerit akibat pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun namun belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir,” jelas pria asli Mojokerto.
Belum lagi, lanjutnya relaksasi pinjaman lunak dari perbankan yang didengungkan baik bank nasional maupun bank lokal seperti Bank Jatim dan bank UMKM Jatim, juga banyak tidak menyentuh UMKM karena sosialisai yang kurang.
“Dengan kondisi semacam itu. Cukup rawan pernyataan Gubernur yang mengajak Move on. Pernyataan yang tidak tepat dikatakan dalam kondisi saat ini. Kuatir saya masyarakat akan menilai Gubernur nyerah dengan kondisi saat ini. Ini khan malah berbahaya,” dalihnya.
“Dalam hampir dua tahun ini kita alami tantangan yang luar biasa. Program vaksinasi untuk menuju herd imunity harus kita realiasikan. Maka pemimpin Jatim tidak boleh menggunakan bahasa yang bisa disalahpahami, akan sangat beresiko untuk masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu presiden Laskar Sholawat Jatim yang juga Bendahara DPD Partai Geribdra Jatim Muhammad Fawait menyatakan pernyataan Move on Gubernur Khofifah Indar Parawansa harus diiringi dengan membangkitkan perekonomian masyarakat.
Program-program yang merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat harus dilakukan. Termasuk membangkitkan kembali UMKM di Jatim yang kondisinya saat ini juga alami keterpurukan.
“Ingat kodisi pandemi saat ini pemerintah yang bisa diandalkan untuk membangkitkan kembali perekonomian. Saat ini yang bisa diandalkan anggaran yang dimiliki pemerintah. Di Jatim maka anggaran di APBD Jatim yang bisa digunakan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan UMKM,” ujarnya.
Selain itu yang tidak kalah penting, keberadaan pesantren di Jatim yang seolah dilupakan oleh Gubernur dalam Pandemi Covid-19. Padahal lanjut Gus Mufa bila pesantren dilibatkan maka akan menghidupkan perekonomian masyarakat. Pasalnya di sektar pesantren banyak usaha-usaha masyarakat yang itu bisa dikembangkan dan dimaksimalkan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat.
“Karena itu kalau Gubernur mengatakan Move on, maka yang harus dilakukan bagimana bisa membangkitakan kembali perekonomian masyarakat. Bagaiman Gubernur membangkitkan kembali UMKM yang terpuruk, serta bagaimana melibatkan pesantren dalam membangkitkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (caa)