Slawi, Cakrawalanews.co – Bertempat di Cafe Nyong Ngopi Jl. Jeruk Slawi Kamis (18/6/2020) digelar acara Ngopi Kemisan Ngobrol Inspirasi dengan tajuk, Apa Benar Bansos Rawan Diselewengkan. Mengurai Celah Penyimpangan Bansos dan Ritel Bisnis
Hadir dalam kesempatan itu Nurhayati Kepala Dinas Sosial, Noviatul Farroh ketua Komisi IV DPRD, Mulyanto Ketua Pradja, Ari Apriansyah Kepala Drive Bulog Pekalongan, Ibnu Roul Kordinator PKN Wilayah Jateng 5 dan sejumlah tamu hadir dengan latar belakang berbeda – beda.
Mulyanto Ketua Pradja Kab Tegal dalam sambutannya mengatakan bantuan ada dua jenis yakni uang tunai dan Sembako atau bahan makanan. Konflik terjadi lapangan lantaran program bantuan yang satu dengan yang lainnya tidak bersamaan. Bersyukur jenis bantuan baik dari APBD I, APBD II, APBN, DD/AD dan bentuk bantuan lain sudah turun sehingga masyarakat mulai sejuk tenang
Dikatakan sebenarnya masyarakat cenderung lebih memilih uang tunai. Sehingga muncul persoalan ketika bantuan Sembako/bahan makanan kemudian dihitung jumlahnya ada selisih dari nilai yang dijanjikan. Belum lagi bahan makanan yang dibeli ada yang rusak atau membusuk. Awal pembelanjaan kondisi barang dipastikan dalam keadaan fres segar. Mungkin karena seiring perjalanan dan waktu pembelajaan membuat bahan makanan menjadi rusak membusuk
Sementara itu Ibnu Roul Kordinator Pendamping PKH Wilayah 5 Jateng dalam sambutannya mengungkapkan, Bantuan PKH ada batasannya yakni setiap keluarga maksimal 4 orang yang terhitung. Kemudian buku tabungan rekening hanya boleh dipegang masing – masing penerima. Tidak boleh dipegang atau di koordinir pihak manapun, ujarnya
Nurhayati Kepala Dinsos Kab Tegal terkait pengadaan Sembako menuturkan suplaier wajib mengganti bahan makanan yang rusak. Namun secara umum kerusakan bahan makanan yang terjadi lantaran terlalu lama mengendap di balai desa karena baru esok harinya baru dibagi. “Biasanya yang rusak sayuran, tempe atau ikan. Dibeli panitia dikemas besoknya baru dibagi. Lewat beberapa itulah yang membuat lauk pauk menjadi tidak fres lagi” ujar Nurhayati
Paket Sembako yang dikemas menurutnya harus memenuhi unsur gizi, vitamin dan protien. Terkait suplaier siapapun boleh, selama ia mempunyai kapasitas. Sebagaimana yang diatur dalam tata aturan yang ada, pungkasnya
Noviatul Farroh Ketua Komisi IV DPRD Kab Tegal menuturkan, Bansos yang bersumber dari ABPD dibelanjakan paket 20 kg beras. Dan telah didistribusikan kepada para KPM. Hasil pantauan belum ada keluhan yang krusial. ” Saya menghimbau data harus palid. Bila tidak palid harus ada solusi dengan melakukan revisi ulang. Sinkronisasi data itu penting. Operator desa harus aktif, selama ini baru 40 desa yang aktif melakukan perbaikan data sebulan sekali” paparnya.
Dihimbau para KPM, seharusnya punya kesadaran untuk menolak Bansos bila sudah tidak layak ia terima. Kalau kondisinya sudah lebih baik seharusnya memberi peluang pada warga lain yang lebih layak menerimanya. Misalnya kerabat atau tetangganya. (Dasuki)