” Anggaran untuk rumah pompa sekitar 90 miliar rupiah, dan untuk tanggul laut sekitar 40 miliar rupiah mudah-mudah tahun ini sudah bisa dilaksanakan, karena pemenang lelangnya sudah ada,” Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Surabaya, cakrawalanews.co – Banjir di kota Surabaya memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah kota Surabaya. Pasalnya, Kota yang memiliki banyak taman ini menjadi langganan banjir saat hujan datang meskipung proyek-proyek saluran baik kecil maupun skala besar telah dilakukan hingga sekarang. Tak ayal langkah strategis dan cepat harus diambil agar Surabaya bebas dari banjir.
Terkait masalah tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan secara program terkait antisipasi banjir ke pemerintah pusat, yakni rumah pompa di Kalimas dan pembangunan tanggul laut di pantai sisi utara Surabaya.
“Anggaran untuk rumah pompa sekitar 90 miliar rupiah, dan untuk tanggul laut sekitar 40 miliar rupiah, mudah-mudah tahun ini sudah bisa dilaksanakan, karena pemenang lelangnya sudah ada,” katanya Selasa (07/08).
Menurut Risma, pembangunan rumah pompa dengan ukuran besar di Kalimas bakal bisa mencover (menanggulangi ancaman banjir-red) sejumlah wilayah di kota Surabaya, utamanya wilayah Kota.
“Dan saya yakin kalau itu dibangun, kawasan Ampel, Petekan bahkan sampai tengah Kota ini akan bebas dari banjir, Sementara untuk tanggul laut di pantai sisi utara Surabaya akan bisa menahan pasang air laut yang selam ini mengakibatkan banjir di wilayah sekitar pantai ” jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya, Vinsensius Awey mengusulkan ke pemerintah kota agar memperbanyak pembangunan bozem guna mengatasi banjir di wilayahnya.
Menurutnya, keberadaan bozem berguna untuk menahan derasnya aliran air hujan, sebelum mengarah ke sungai. “Setelah masuk bosem, air baru mengalir pelan ke sungai,” terangnya.
Politisi Partai nasdem ini mengatakan, pembangunan bosem bisa dilakukan di sejumlah kawasan perumahan, lingkungan masyarakat maupun aset tanah pemerintah kota.
“Jika perumahan milik pengembang besar, rata-rata sudah ada bozemnya,” terangnya
Sedangkan, kawasan yang tak memiliki bozem sebagian besar di area masyarakat, dan perumahan lama. Untuk membangun bosem di kawasan itu membutuhkan intervensi pemerintah kota.
“Pembangunannya bisa lahan BTKD (Bekas Tanah Kas Desa) maupun fasum. Pemkot tentu tahu potensi banjir dimana,” terang Awey
Vinsensius Awey menambahkan, selain membangun bozem, untuk mengantisipasi banjir, dirinya menyarankan, menambah mesin pompa, serta memperbaiki Sistem Drainase Master plan (SDMP).
“Jangan lagi pembangunan saluran berdasarkan usulan RT-RW, karena keterbatasan anggaran di keluarahan akhirnya tak tuntas,” tuturnya.
Ia menegaskan, saluran air penyebab banjir, karena kondisinya dari hulu ke hilir kadang tak terkoneksi. Di sisi lain, sebagian saluran lebarnya tak sama, sehingga pembuangan ke sungai terhambat.
Anggota Komisi C ini mengakui, banjir yang melanda sejumlah kawasan beberapa hari lalu memang di luar dugaan. Namun, ia menyesalkan, kesiagaan satgas penanggulangan banjir. “Pemkot menganggap musim hujan sudah berakhir,” paparnya.
Awey mengharapkan, pemerintah kota tak banyak mengeluarkan perizinan pembangunan guna mengantisipasi alih fungsi ruang terbuka hijau. Langkah itu dilakukan untuk mencegah bencana banjir di sejumlah kawasan.
“Di periode kedua ini fokus bu Risma bisa mengendalikan banjir. Jangan hanya taman terus yang diperhatikan, Sehingga, wajah surabaya nantinya selain green and clean juga bebas dari banjir ” harapnya.
Awey mengungkapkan, anggaran pengendalian banjir di tahun 2016 sekitar Rp. 500 M. jumlah tersebut hampir sama dengan tahun 2015 lalu. Sementara, anggaran yang dikelola Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Tahun ini mencapai Rp.1,1 T, lebih sedikit dibanding tahun lalu yang mencapai Rp. 1,3 T. (Mnhdi/cn02)