Cakrawalanews.co-Pemerintah Kota Malang tengah menyiapkan tiga unit bus dengan kapasitas masing-masing 40 tempat duduk untuk mendukung kelancaran program mudik gratis tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan di Kota Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 27 Februari 2026, bahwa penyelenggaraan tahun ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan satu perusahaan otobus (PO) dan Bank Jatim.
“Kami tidak menggunakan 100 persen anggaran pemerintah daerah tapi berkolaborasi dengan PO Bagong. Ada tiga unit bus, masing-masing sekitar 40 penumpang,” kata Widjaja. Dengan skema tersebut, total kuota yang tersedia bagi masyarakat mencapai 120 orang apabila seluruh kursi terisi penuh.
Pemerintah Kota Malang menjadwalkan keberangkatan rombongan mudik gratis ini pada Maret 2026. Sementara itu, proses pendaftaran rencananya akan dibuka paling lambat tujuh hari sebelum tanggal keberangkatan. Terkait teknis pendaftaran, Widjaja menambahkan bahwa mekanisme pendaftaran bisa dilakukan secara daring maupun datang langsung ke kantor Dishub Kota Malang dengan syarat menunjukkan KTP, diutamakan bagi pemegang KTP Kota Malang, dan pemudik nantinya dapat memilih rute tujuan yang tersedia.
Rute yang disediakan pada tahun ini masih merujuk pada pelaksanaan periode 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, rute dengan minat tertinggi meliputi wilayah Madura, Pacitan, dan Trenggalek. Meskipun jumlah armada yang disiapkan tidak sebanyak tahun lalu yang mencapai 14 unit bus, Dishub memprediksi antusiasme masyarakat akan tetap tinggi. Pelibatan pihak swasta dan perbankan dalam program ini ditegaskan bukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL), melainkan melalui bantuan kerja sama.
Widjaja juga mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan dukungan anggaran dan hanya berperan dalam melakukan validasi program. “Provinsi sudah menjawab tidak ada anggaran. Anggarannya menurun cukup drastis, jadi tidak ada bantuan untuk daerah kota maupun kabupaten,” ujarnya menutup penjelasan mengenai kendala pendanaan dari tingkat provinsi.( wa/at)
