Cakrawalanews.co-Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi peran Tim Koordinasi Akselerasi Program Imunisasi (KAPI) di Surabaya pada Jumat, 13 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja imunisasi demi mewujudkan generasi sehat menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jatim, Sulvy Dwi Angraini, menegaskan bahwa imunisasi merupakan strategi medis yang paling hemat biaya dalam menekan angka kesakitan, kecacatan, hingga kematian. Meski demikian, Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius berupa adanya kelompok masyarakat yang menolak imunisasi, yang memicu munculnya Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (KLB PD3I).
Guna mengatasi hal tersebut, Dinkes Jatim mendorong pendekatan komunikasi intrapersonal yang lebih masif bersama lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi masyarakat yang menolak menjadi bersedia diimunisasi, sehingga cakupan kekebalan kelompok (herd immunity) dapat tercapai secara merata di seluruh kabupaten dan kota. Fokus utama di tahun 2026 adalah menangani masalah anak dengan nol dosis (zero dose) serta melengkapi status imunisasi yang belum tuntas melalui optimalisasi “imunisasi kejar” sesuai fungsi masing-masing anggota KAPI.
Dukungan serupa datang dari perwakilan UNICEF wilayah Jawa, Armunanto, yang mengapresiasi komitmen kuat Pemprov Jatim. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, UNICEF menyarankan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai peluang pendanaan alternatif bagi program imunisasi, yang selama ini lebih banyak terserap untuk pembangunan fisik.
Sementara itu, Dr. Arief Hargono dari Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat (GELIAT) Unair, menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui inovasi “Rumah Imunisasi” (My Village My Home). Strategi ini menggunakan media informasi publik untuk memantau status imunisasi anak di lingkungan setempat secara transparan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh Perangkat Daerah karena kendala imunisasi tidak hanya datang dari aspek kesehatan, tetapi juga faktor sosial dan edukasi.
Melalui penguatan sinergi ini, imunisasi diharapkan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dengan menekan biaya pengobatan dan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di masa depan.( wa/ar)
