Surabaya, Cakrawalanews.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur menyebut, fenomena serangan fajar atau praktik politik uang masih ada dan berpotensi terjadi di hari H pemungutan suara, Rabu (17/4/2019).
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengungkapkan, hasil pemetaan yang sudah dilakukan lembaganya menunjukkan bahwa semua wilayah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur berpotensi terjadi praktik politik uang.
“Karena berdasar hasil identifikasi kami, kami dapati bahwa ada sekian masyarakat memang masih mengharap serangan fajar,” kata Aang, kemarin.
Pada Pilpres 2014, kata dia, sebagian besar masyarakat di Jawa Timur pilihannya diarahkan dengan cara diberi materi dalam bentuk uang maupun barang. Dari pengalaman pada Pilpres 2014, lanjut Aang, Bawaslu Jatim mulai melakukan patroli pengawasan dengan menerjunkan seluruh jajaran pengawas, mulai dari tingkat pengawas TPS sampai tingkat provinsi turun ke lapangan. Bawaslu juga dibantu beberapa pemantau Pemilu yang punya relawan pemantau.
“Hasilnya, di Kota Probolinggo maupun di Kabupaten Ponorogo ditemukan terkait dengan adanya pihak yang menyebarkan bahan kampanye disertai uang. Di Kota Probolinggo itu pecahannya Rp 100.000 dan di Kabupaten Ponorogo itu pecahan Rp 50.000 maupun Rp 20.000, pemberi uang juga mengarahkan pilihan pemilih,” kata dia.
Praktik politik uang juga ditemukan di Situbondo di mana ada pihak tertentu sudah menyiapkan sembako berupa beras beserta bahan kampanye. Selain itu, ada aktor-aktor di Sidoarjo yang datang dari rumah ke rumah memberikan bahan kampanye dengan menjanjikan akan memberi amplop pada H-1 atau hari H pemungutan suara. Aang mengungkapkan, daerah-daerah paling rawan terjadinya serangan fajar saat Pemilu di empat wilayah kebudayaan di Jawa Timur.
Menurutnya, untuk wilayah Mataraman, Ponorogo dan Madiun merupakan daerah rawan. Wilayah Tapal Kuda atau Pandalungan, Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo, wilayah Arek Kabupaten Malang dan Malang Raya.
“Wilayah dengan potensi paktik politik uang yang utama ada di empat kabupaten di Pulau Madura. Itu harus dijadikan atensi terkait praktik politik uang di Madura,” ujar dia.
Sayangnya, pihaknya tidak menyebut siapa saja aktor-aktor yang terlibat melakukan praktik politik uang dan mengarahkan pemilih untuk mendukung calon yang sudah diarahkan si aktor tersebut. Menurut Aang, hasil identifikasi yang dilakukan di setiap daerah berbeda-beda.
“Kami tidak enak untuk nyebut profesinya, tapi aktor-aktornya sudah kami petakan sebulan sebelum hari H pencoblosan,” pungkasnya.(kcm/ziz)