Catatan BPK soal Dana BOS, Komisi E akan Hearing dengan Dindik Jatim

Mei 23, 2019
0

Surabaya, cakrawalanews.co – Komisi E DPRD Jawa Timur akan segera duduk atau hearing bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk melakukan pembahasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini setelah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait monitoring pencairan bantuan operasional sekolah (BOS).

“Kami ingin ada evaluasi kenapa permasalahan BOS tidak bisa selesai secara tuntas. Seharusnya dengan banyaknya anggaran BOS, indeks pembangunan manusia (IPM) kita semakin mengecil,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto ditemui di DPRD Jatim, Rabu (22/5).

Agus Dono mengaku, saat ini belum menerima secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Namun ia berjanji minggu depan akan menelaah secara komprehensif. “Tapi biasanya akan ditelaah oleh Badan Anggaran (Banggar) terlebih dulu,” jelasnya.

Agus Politisi asal Fraksi Demokrat Jatim, juga mengaku belum bisa mengambil keputusan politik karena pihaknya belum mendengar secara langsung keterangan Kepala Dinas Pendidikan terkait hal tersebut. “Kendalanya apa atau kenapa tidak segera dikerjakan, kita belum tahu,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan tentang dana BOS, masing-masing SMA/SMK harus memiliki account number. Soal account number ini, dirinya sudah meminta hal ini dikomunikasikan dengan Bank Jatim agar proses pengurusan rekening bisa dipercepat dan disederhanakan.

“Dengan account number, ini bisa dimonitoring anggaran sudah sampai atau belum, sampainya berapa, kepada siapa atau ada anak yang kemudian mundur dari sekolah tapi dananya masih terus cair. Jadi bisa kita monitoring,” katanya.

Khofifah juga berjanji, temuan-temuan ini akan dijadikan perhatian khusus sebagai dasar koreksi dan perbaikan di masa mendatang. Ia akan segera menindaklanjutinya sehingga ke depan pengelolaan keuangan dan aset di Jatim akan lebih baik.

“Kami harap ke depan kami tidak sekedar meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tapi juga kualitas dari WTP ini mampu menjadi bagian dalam penyejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya. (wan/jnr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *