Probolinggo, cakrawalapost.com – Tahun ini menjadi sejarah baru bagi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Setelah tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tahun ini Pemerintah Kota Probolinggo kembali mendapat opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Keputusan didapatnya opini WTP dari BPK RI tersebut diterima Wali Kota Probolinggo, Rukmini, setelah menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2017 dari Plt. Kepala Perwakilan BPK RI, Ayub Amali di Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Kamis (31/5).
Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, Imanto mengaku sangat bersyukur akhirnya Pemerintah Kota Probolinggo meraih WTP.
“Bu Wali selalu menekankan agar kita bisa meraih WTP. Namun selama ini kita belum mampu merealisasikan permintaan Ibu Wali. Alhamdulillah, dipenghujung masa jabatan Ibu Wali ini, kita berhasil meraih WTP,” ucap Imanto.
“Ini adalah upaya kita bersama, bukan hanya BPPKAD tapi seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kota Probolinggo. Selama ini kita dapat WDP, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, namun ada hal-hal yang menjadi kendala utama kita. Setidaknya ada empat hal, di antaranya kita belum mampu menyajikan sistem akuntasi dengan baik. Badan Layanan Umum Daerah juga menjadi catatan BPK, selain itu dana BOS dan pengelolaan aset daerah juga belum tersaji dengan baik,” tambah Imanto.
“WTP ini tidak berarti kita sudah sempurna, kita akan terus membenahi hal-hal yang menjadi catatan dari BPK. Kita harap WTP ini akan terus berlanjut,” pungkasnya.
Muhammad Avicinna Dipayana, Kasubbid Pelaporan BPPKAD mengungkapkan beberapa hal yang menjadi komitmen perubahan BPPKAD. “Usaha kita selama ini dengan memaksimalkan SIMRAL. Penguatan SDM penyusun laporan keuangan di masing-masing OPD serta kerjasama dengan Laboratorium Akuntansi dan Perpajakan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya,” ungkapnya.(wan)