Surabaya, cakrawalamews.co – Sulitnya dalam melakukan perbaikan data admistrasi kependudukan (Adminduk) misalnya, perbaikan kesalahan nama, adanya perbedaan nama antara data induk seperti akta kelahiran, akta nikah dan Kartu Keluarga dirasakan oleh warga.
Hal itu diungkapkan oleh Sudiro, salah satu warga RW 10 Menur Gang 5 Surabaya. Sudiro mengaku dirinya sangat kesulitan dalam melakukan perubahan data kependudukan saat reses Jaring Aspirasi Masyarakat yang dilakukan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, di Menur Gang 5 pada Selasa (24/01/2023).
Sudiro menjelasakan bahwa dalam proses administrasi ada kesalahan nama yang tidak sesuai dengan data induknya sehingga ketika ada perubahan melakukan perbaikan ini sangat sulit.
“Kita disuruh mengkroscek data ke daerah asal, tapi saat di daerah asal datanya sudah dihapus karena telah pindah. Ini yang membuat kami kecewa sudah menyisihkan waktu tetapi tidak ada hasilnya,” keluh Sudiro.
“Misalnya saya, punya akte nikah semuanya benar datanya. Nama benar, alamat benar, nama orang tua laki dan nama orang tua perempuan benar. Tapi ditengah perjalanan Kartu Keluarga (KK) berubah tidak sama dengan akte nikah,” imbuhnya.
Sudiro juga menuturkan jika, bukan hanya dirinya saja yang mengalami hal demikian, kondisi ini banyak juga dialami warga terutama Menur Gang 5.
“Ada juga yang tidak punya KK karena berkas-berkas pendukungnya hilang. Sehingga tidak punya KTP. Padahal dia warga Surabaya asli,” terangnya.
Lebih lanjut Sudiro mengatakan, padahal data kependudukan ini sangat penting untuk mengurus berbagai keperluan.
“Karena itu kita ingin persoalan tersebut ada solusinya,” jelasnya.
Menjawab keluhan warga tersebut, Wakil Ketua Komisi B Anas Karno meminta kepada Sudiro untuk mendata warga yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan tersebut. Selanjutnya dicarikan solusi.
“Saya baru tahu kalau ada persoalan seperti ini. Sangat disayangkan kalau ada warga tidak bisa mengurus KK, sehingga tidak punya KTP,” jelasnya.
Padahal kata legislator Fraksi PDIP tersebut, kalau tidak punya KTP maka Pemkot Surabaya tidak bisa memberikan intervensi berbagai program.
“Seperti berbagai program bantuan sosial, diantaranya rutilahu, permakanan, sekolah gratis, seragam gratis, bea siswa SMA/SMK, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Anas mendorong kepada lurah setempat untuk turun ke warga yang menghadapi persoalan administrasi kependudukan tersebut.
“Kita minta lurah untuk turun melihat langsung persoalan warga dan dicarikan solusinya,” pungkas.
