Tak Tercover BPJS, Kesulitan Bayar Biaya RS. Keluarga Korban Tawuran Tambak Asri Mengadu ke Dewan

oleh -171 Dilihat
oleh
Zuhrotul Mar'ah Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya
Zuhrotul Mar'ah Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya
Zuhrotul Mar'ah Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya
Zuhrotul Mar’ah Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya

Surabaya, cakrawalanews.co – Setelah menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewandi, Mohammad Eka Fachrudin warga Tambak Asri Gading 8/15 Surabaya, yang menjadi korban tawuran diwilayah Tambak Asri pada Minggu (03/04/2022) dini hari, kembali harus mengalami nasib yang pilu lantaran masih harus membayar beban biaya rumah sakit (RS) yang mencapai belasan juta rupiah.

Pasalnya, biaya perawatan medisnya tersebut tidak mendapat jaminan dari program BPJS sehingga pihak keluarga harus menanggung biaya sekitar Rp. 15 Juta Rupiah.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah yang mengaku, bahwa dirinya mendapat telfon dari keluarga korban yang meminta bantuan, karena tidak mampu membayar biaya pengobatan ke RS Soewandhi.

“Tadi malam saya mendapat telpon dari keluarganya yang mengeluh, karena tidak bisa membayar tagihan rumah sakit karena BPJSnya tidak bisa mengcover untuk kasus kecelakaan, penganiayaan penjambretan dan kasus kriminal lainnya,” terangnya kepada wartawan pada Senin (04/04/2022) sore.

Menurut legislator dari PAN tersebut, orang tua korban yang berpenghasilan rendah itu meminjam uang dari tetangga sebesar sekitar Rp 4 juta untuk membayar tagihan rumah sakit.

“Sedangkan yang belum terbayarkan sekitar 10 juta lebih. Pagi ini harusnya keluar dari rumah sakit, cuma harus membayar yang kurang tadi sekitar 10 juta. Tapi karena sudah tidak punya uang sehingga atas bantuan teman-teman TKSK akhirnya pihak rumah sakit membolehkan pulang namun harus ada penjaminnya. Dan saya yang jadi penjaminnya,” ujar Zuhro.

Zuhro mengatakan, kondisi ini membuktikan, jika program kesehatan gratis yang hanya menunjukkan KTP untuk warga Surabaya belum teralisasi. Sebab banyak warga mengeluh soal layanan kesehatan gratis yang katanya cukup membawa KTP.

“Kalau wali kota sudah menjanjikan warganya tercover kesehatannya hanya dengan KTP saja, idealnya biaya kesehatan tidak hanya yang tercover di BPJS,” jelasnya.

Lebih lanjut Zuhro mengatakan, pelayanan kesehatan harusnya universal untuk semuanya. “Nanti kalau saya ditagih oleh pihak rumah sakit, saya kembalikan dengan apa yang dijanjikan wali kota,” pungkasnya.(hadi)