Polemik soal rendahnya serapan APBD kota Surabaya rupanya semakin memanas. Pasalnya, setelah mendapat sorotan dari kalangan BPK kini sorotan tajam datang dari kalangan DPRD kota Surabaya.
Saifudin Zuhri ketua Komisi C DPRD Surabaya menuding bahwa biang semua keterlambatan dan rendahnya serapan di Kota Surabaya berpangkal dari Bappeko yang tidak mampu membuat inovasi baru dalam program anggaran APBD tahunan.
“harusnya Bappeko itu sudah bisa menghitung skedul waktu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak terkesan ada penyandraan anggaran, dan Bappeko juga harus bisa membuat terobosan baru dengan acuan kasus soal penyerapan sebelumnya, apalagi terjadi bertahun-tahun,” tegasnya. Jumat (9/10/2015)
Saifudin berpendapat, jika memang bidang perencanaan dianggap sebagai sub pekerjaan yang menghambat penyerapan, maka seharusnya sudah masuk dalam program RAPBD tahun sebelumnya yang dilakukan dalam pembahasan PAK sebagai persiapan APBD tahun berikutnya, dengan demikian proses lelang bisa lebih awal, dan pelaksanaan bisa ontime, sehingga penyerapannya sesuai target.
“Dan mestinya staf Bappeko yang bertugas mendampingi masing-masing SKPD itu mampu merencanakan sekaligus merumuskan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh SKPD, jangan hanya dicekoki, dan sebaliknya, SKPD juga harus berani menyampaikan jika ternyata program dan anggaran yang telah diplot oleh Bappeko itu tidak cukup atau bahkan tidak logis, karena akan berpengaruh terhadap kinerja di SKPDnya,” tandasnya.
Lebih dalam dituturkan Saifudin, bahwa berdasarkan hasil pengamatannya selama menjadi anggota DPRD Surabaya, ternyata tidak sedikit SKPD yang tidak punya kemampuan untuk membuat program terhadap dirinya sendiri, sehingga lebih menyerahkan semuanya kepada Bappeko. Dampaknya, banyak program SKPD yang kaitannya dengan penyerapan tidak bisa dijalankan dengan alasan PAGUnya tidak mencukupi.
“Namun bisa jadi karena SKPD yang tidak punya kemampuan untuk itu, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Bappeko, dan setelah diplot, mereka tidak punya keberanian untuk menolak, akibatnya mereka keteteran sendiri, salah satu kasusnya tidak mampu melakukan penyerapan secara ontime dan maksimal,” pungkasnya. (qcx/mnhdi/cn05)
