cakrawalanews.co
Advertorial Cakrawala Surabaya Headline Indeks

Sengketa Lahan Di kelurahan Putat Jaya Dimediasi Komisi A

Warga dan oihak TNI AU saat mengikuti mediasi dalam rapat dengar pendapat di Ruang Paripurna gedung DPRD Kamis (09/06/2022)
Warga dan pihak TNI AU saat mengikuti mediasi dalam rapat dengar pendapat di Ruang Paripurna gedung DPRD Kamis (09/06/2022)

Surabaya, cakrawalanews.co – Komisi A DPRD Kota Surabaya membuka ruang mediasi untuk mencarikan solusi atas polemik lahan antara warga kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan TNI AU.

Pertemuan yang digelar diruang rapat Paripurna gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (09/06/2022) ini menghadirkan Komandan Lanud Mulyono, Moch Apon, kemudian Kuasa hukum warga, Beli Karamoy dan Camat Sawahan dan perwakilan warga.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut membahas tentang status kepemilikan lahan dan upaya penertiban rumah dinas yang dilakukan oleh TNI AU. Dimana dalam penertiban oleh TNI AU melakukan pemutusan aliran listrik.

Atas keluhan tersebut, Danlanud Muljono, Kolonel Penerbang (Pnb), Moch Apon secara tegas menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya komunikatif namun, warga ia menilai sikap warga kurang kooperatif.

“ Kami ketok pintu saja tidak dibuka, nah dengan adanya hearing dari komisi A alhamdullilah kami bisa secara gamblang menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan kami ambil terkait penertiban rumah dinas,” tegas Apon ketika memberikan keterangan kepada media seusai rapat dengar pendapat.

Oleh karena itu, lanjut Apon pihaknya sangat menyayangkan sikap warga tersebut. ” Namun, memang kami menyayangkan warga ini masih berskukuh dengan obyek hukumnya, padahal sudah inkrach,” tuturnya.

Padahal, lanjut Apon, bahwa saat penertiban pihaknya sudah menyampaikan tindakannya tersebut berdasarkan  fakta hukum.

“ Segala tindakan saya berdasarkan fakta hukum. Jadi, keputusannya seperti apa itu yang saya lakukan. Dasar hukum saya bertindak itu adalah fakta hukumnya,” Katanya.

Apon juga mengatakan bahwa dalam pertemuan ini pihaknya juga telah menyetujui usulan dari DPRD, untuk memasang kembali sambungan listrik dan ia juga meminta pihak warga juga bisa kooperatif.

“ Kami sebenanrya mengharapkan beliau-beliau itu, kalau dihitungkan tidak berat. Kami yang masih akrif saja harus mengajukan surat izin penghunian yang sebenanrnya memenuhi syarat itu kami yang masih aktif,” ulasnya.

Berita Lainnya :  Dewan Pertanyakan Usulan Gubernur Soal Perubahan Nama Jalan

Tetapi, imbuh Apon, pihaknya memberikan kebijakan itu pun tidak serta merta, ia meminta untuk komunikasi dulu dengan komando atas dengan pimpinannya.

“ Beliau sudah menyetujui kebijakan yang kami ambil. Kalau warga tidak mau, ya kami kan sudah menyampaikan secara tegas bahwa nanti dilakukan sampai pengosongan rumah. Saya ulangi surat sudah dilayangkan, komunikasi sudah dilakukan tetapi tidak kooperatif, tidak mau, listrik kami putus,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, kuasa hukum warga, Beli Karamoy mengatakan bahwa warga resah dan meminta pertimbangan lagi kepada danlanud untuk mengkoreksi kembali keputusan 7×24 jam untuk mengkosomgka  tempat tersebut.

“ Pak danlanud cukup kooperatif, dia memberikam sarat agar warga datang ke danlanud untuk membuat surat izin.,” jelasnya.
Namun, kata beli warga tetap mempertanyakan status HPL dan meminta pengembalian batas.

“ Karena dengan pengembalian batas, dengan ukuran yang pasti dari BPN itu yang akan menjadi acuan kami untuk mengkaji lebih mendalam lagi dan berbicara lagi dengan danlanud mulyono.,” jelasnya.

Sementar itu, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas melakukan bantuan mediasi karena ada putusan hukum yang sudah incrah.

“ Dari fakta-fakta ketika kami tadi hearing ada warga, ada tni au. Kemudian ,kami menemukan fakta ternyata kasus ini sudah ada putusan yang inkrach dari mahkamah agung terkait gugatan warga terhadap hak pakai lahan (HPL) 03 yang dipersoalkan oleh warga. Karena ini putusannya sudah inkrah, tentu saja kami tidak bisa mencampuri di persoalan hukum,” ujarnya.

Politisi Nasdem ini menambahkan iaia menyarankan kepada watga jika memang beUm puas atass keputuan tersebut warga bisa menempuh jalur hukum.

“ Kecuali warga kalau tidak puas monggo menempuh jalur hukum lain. Contoh, misalnya tadi yang dipersoalkan adalah peta bidang, apakah tadi sertifikat hak pakai batas-batasnya, luasannya yang mereka tempati.

Berita Lainnya :  Dewan Minta CFD Digelar Tiap Kecamatan dan Libatkan UMKM Setempat

Ia menambahkan bahwa DPRD adalah lembaga politik yang tidak memiliki kewenangan jauh terhadap produk hukum. “ Oleh karena itu, kami mohon maaf kepada warga karena kami hanya bisa membantu warga pada tahapan ini, nanti kemudian ada bukti-bukti atau petunjuk baru kami ingin membantu warga yang seoptimal mungkin, semampu kami,”pungkasnya.(hadi/adv)