Surabaya. Cakrawalanews.co – Keamanan lingkungan pemukiman sudah menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan seperti di Kota Surabaya. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 dan keterpurukan ekonomi biasanya angka kriminalitas meningkat khususnya pencurian motor.
“Banyak warga yang khawatir dengan keamanan lingkungan. Kalau bisa, warga dibantu CCTV agar bisa meminimalisir kerawanan pencucian,” kata Cahyo warga Gubeng Kertajaya RT.2/RW.4 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya kepada Blegur Prijanggono saat menggelar reses pada Jumat (5/3/2021) malam.
Selain persoalan keamanan, Cahyo juga berharap adanya fasilitasi dari Gubernur dan DPRD Jatim terkait kejelasan soal kepemilikan lahan Surat Ijo supaya bisa menjadi hak milik warga yang sudah menggunakan lahan tersebut puluhan tahun.”Kenapa di daerah Kertajaya Indah yang dulunya rawa dan berstatus Surat Ijo kok sudah bersertifikat sedangjan disini belum bisa,” tambah Cahyo.
Warga lainnya, berharap kepala politikus asal Partai Golkar itu bisa menfasilitasi pengadaan lampu penyeberangan karena sangat dibutuhkan warga ketika hendak menyeberang jalan. “Kami sudah pernah mengajukan namun hingga sekarang belum ada kejelasan dari Pemkot Surabaya,” jelas Sigit.
Sementara dari kalangan ibu-ibu PKK yang hadir, berharap bisa dibantu seragam buat pengajian rutin ibu-ibu PKK RT.2/RW.4 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng. “Jumlah anggotanya sekitar 50 orang, dilaksanakan setiap Minggu secara bergiliran,” tukas salah satu ibu yang hadir.
Menanggapi aspirasi yang beragam, anggota Komisi C DPRD Jatim ini berjanji akan segera membantu pengadaan alat CCTV untuk membantu keamanan lingkungan warga. Sebab, pelaku tindak kejahatan juga bertambah canggih, sehingga pencegahannya juga harus dibantu dengan teknologi seperti CCTV.
“InsyaAllah saya siap bantu CCTV. Kebetulan yang jualan CCTV juga saya ajak kesini sehingga besok Senin sudah bisa dipasang sesuai titik yang disepakati warga,. Sedangkan lampu penyeberan tolong beri saya copy surat pengajuan karena itu akan lebih mudah terealisasi, dan biar tidak salah titiknya,” kata Blegur Prijanggono.
Sementara menyangkut seragam pengajian ibu-ibu PKK, mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini juga menyanggupi namun diperkirakan pertengahan tahun baru terealisasi karena butuh proses jahit sesuai ukuran masing-masing anggota.
“Saya bisa menfasilitasi jika ada warga yang memiliki usaha UMKM dan membutuhkan permodalan untuk mengembangkan usaha untuk dibantu Bank UMKM atau BPR. Dengan catatan, usahanya sudah jalan, memiliki prospek dan manajemennya baik. Ini juga sesuai dengan program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat salah satunya melalui bantuan pelaku UMKM,” kata Blegur.
Khusus soal Surat Ijo, lanjut Blegur masyarakat tak perlu khawatir sebab pemerintah tak mungkin akan menggusur rumah bapak-bapak yang sudah menempati puluhan tahun dan membayar PBB. Namun untuk mengubah menjadi hak milik dan bersertifikat memang harus ada kemauan dari Pemkot Surabaya selaku pemilik aset.
“Setahu saya, Pemkot sudah berikan lahan Surat Ijo menjadi hak milik tapi tak lebih dari 200 m2 dengan mengganti dengan uang di beberapa wilayah. Namun untuk kawasan Gubeng Kerjaya masih belum karena pertimbangan masuk kawasan bisnis. Mudah-mudahan ada good will dari wali kota yang baru untuk membebaskan wilayah sini,” kata Blegur.
Ia menambahkan bahwa wilayah Kertajaya Indah yang dulunya rawa memang sudah bisa bersertifikat karena lahan tersebut dikelola developer untuk pengembangan kawasan pemukiman di wilayah Surabaya Timur. Namun untuk saat ini hal itu tidak dimungkinkan karena tidak diperbolehkan tukar guling dan bisa masuk penjara karena melanggar Undang-Undang. (Caa)