Realisasi PAD Surabaya di tahun 2022 masih dibawah target, Bapenda: Lebih tinggi dari tahun 2021

oleh -157 Dilihat

Surabaya, cakrawalanews.co – Capaian realisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya nampaknya belum bisa penuhi target yang dipasang ditahun 2022.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi menyebut, realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya di tahun 2022 tanpa Silpa, sebesar Rp 8,57 triliun. Posisi ini masih lebih tinggi sekitar Rp 250 milyar, dibandingkan tahun 2021.

“Khusus untuk PAD sendiri posisinya Rp. 5,15 triliun. Posisi ini masih lebih tinggi sekitar Rp. 300 milyar dibandingkan akhir tahun kemarin,” jelasnya, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi B DPRD Surabaya, pada Rabu (28/12/2022).

Musdiq juga membeberkan bahwa untuk PAD disektor pajak mencapai Rp 4,12 triliun. Lagi-lagi besaran ini lebih tinggi sekitar Rp 500 milyar, dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp 3,6 triliun.

“Namun kalau dibandingkan dengan target PAD tahun 2022 yang cukup tinggi sebesar Rp 9,5 triliun. Maka posisi PAD saat ini mencapai 87,15 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut Musdiq menjelaskan capaian PAD yang dibawah target, salah satunya karena pergerakan ekonomi belum sepenuhnya pulih, setelah diterpa 2 tahun pandemi.

“Memang masih ada kendala di tahun ini, sehingga pajak tidak maksimal. Karena adanya relaksasi untuk recovery masa pandemi. Hotel saja masih berharap tingkat okupansinya sekitar 70 sampai 80 persen, dari yang sebelumnya hanya 40 persen. Jadi ini masih masa recovery. Restoran juga sama, begitu pula tempat hiburan seperti bioskop dan lain-lain,” ungkapnya.

Musdiq kembali menjelaskan, sektor penyumbang pajak terbesar yaitu IMB, BPHTB, restoran, hotel dan yang terakhir pajak air dan tanah.

“Sedangkan untuk Dinas penyumbang PAD lewat retribusi yang paling besar yaitu DPRKPP, Dinas Perhubungan dan DLH,” imbuhnya.

Musdiq berharap PAD kota Surabaya di tahun 2023 akan meningkat. Seiring dengan masifnya pungutan pajak dilapangan karena kondisi ekonomi sudah berangsur-angsur pulih. Pihaknya pun menegaskan jika tidak lagi memberikan relaksasi atau kelonggaran pembayaran pajak.

“Kalau kita mengacu pada realisasi sekarang, mungkin bisa naik sekitar 500 milyar di tahun 2023,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya mengkritik keras target PAD yang telah dipasang.

Ia menilai bahwa belum tercapainya target PAD juga disebabkan lantaran angka dari target yang dipasang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pertimbangan terhadap kondisi yang ada dilapangan.

Ia lantas mencontohkan kasus diambil alihnya terminal Purabaya oleh Pemerintah pusat.

“Hal seperti ini akan mempengaruhi pendapatan. Jadi kami berharap pemasangan target ditahun-tahun memdatang haruslah rasional,”pungkasnya.