Jember, Cakrawalanews.co – Anggota DPRD Jember terlibat kericuhan dengan pejabat Pemkab Jember dalam ajang rapat pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara) Perubahan APBD 2017 di gedung DPRD Jember, Selasa (5/9/2017). Bahkan, terjadi aksi tuding dan lempar kue antara anggota DPRD dan pejabat Pemkab Jember.
Kericuhan dipicu adanya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menolak memberikan pemaparan. Awalnya, rapat berjalan sesuai rencana. Ketegangan muncul ketika Plt Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pemukiman Rakyat, Yessi Syarifah menolak memberi paparan di hadapan Badan Anggaran Pemkab Jember.
“Kami tidak ada kewajiban memberikan paparan kepada Badan Anggaran,” tegas Yessi.
Pernyataan Yessi membuat anggota Banggar DPRD Jember mempertanyakan pemahaman OPD masalah KUA-PPAS. Bahkan, jika tidak berkenan, DPRD pun mempersilakan Yessi meninggalkan ruang rapat. Yessi dengan santai menyatakan berterima kasih jika diminta pulang.
Pelaksana tugas Sekda Jember, Mirfano akhirnya mencoba memberi penjelasan. Menurut Mirfano, pemaparan sebenarnya dilakukan oleh tim anggaran Pemkab Jember. Agar lebih detail, maka tim anggaran mengajak pejabat OPD terkait tentang perubahan anggaran yang dibahas. Karena tebal dan tidak mungkin dengan detail dijelaskan hanya oleh Sekda, sehingga mengundang OPD untuk membantu menjelaskan.
Namun Yessi secara tersirat tetap menolak instruksi dan penjelasan Plt Sekda untuk memberikan paparan kembali. Di sela-sela rapat yang memanas, mantan Plt Dinas Cipta Karya, Ahmad Fauzi, yang kini menjabat Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tiba-tiba menyela perdebatan.
“Badan anggaran tidak memiliki legal standing yang jelas!” ucapnya.
Hal ini memicu salah seorang pimpinan DPRD Jember, Ayub Junaidi bereaksi dengan mendatangi Fauzi. Hal ini sempat hendak dicegah oleh Kepala Dinas PU Bina Marga, Rasyid Zakaria. Namun Ayub meyakinkan tidak ada apa-apa. Ayub kemudian merangkul dan bertanya undang-undang yang mana dimaksud Fauzi.
Keduanya sempat redam seperti tidak terjadi masalah namun kemudian tensi memanas dan memuncak saat Fauzi tiba-tiba nyeletuk: “Jadi begini saudara Ayub”. Lalu dia terlihat ingin memberi penjelasan. Hal itulah yang membuat situasi memanas. Ayub sempat berdiri dan hendak menemui Fauzi. Beruntung berhasil dicegah salah seorang anggota DPRD, Budi Wicaksono. Tetapi kata–kata Fauzi terlanjur membuat anggota DPRD yang lain emosi.
Sempat ada kotak kue yang melayang ke Fauzi dari jajaran anggota Dewan lainnya. Mereka menilai Fauzi tidak memiliki rasa hormat kepada anggota DPRD. Keributan pun terjadi di ruang Banmus itu. Akhirnya rapat dibubarkan dan tidak dilanjutkan hingga waktu yang tidak ditentukan.
Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni menyayangkan sikap dari pejabat OPD yang menolak memberikan paparan.
“Karena yang mengundang OPD untuk paparan bukan DPRD, tapi atas perintah tim anggaran,” ucap Thoif.
Thoif mengakui yang wajib memberikan paparan adalah tim anggaran yang diketuai Plt Sekda. Namun tidak semestinya pejabat OPD secara tersirat menolak perintah Plt Sekda secara terang-terangan. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan tidak melanjutkan rapat dan meminta Plt sekda untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait.
Menurut Thoif, dalam rapat KUA-PPAS terlihat sekali jika tim Pemkab Jember tidak ada sinkronisasi dan koordinasi.
“Masak ada OPD yang jabatannya Kabid dan kebetulan jadi PLT Dinas ini malah menentang perintah Plt sekda,” tandasnya.
Padahal sekda adalah jabatan tertinggi di jajaran PNS Pemkab Jember.
Badan Anggaran, lanjut Thoif, belum menentukan apakah akan melanjutkan rapat pembahasan KUA-PPAS, sebelum ada kabar dari Pemkab Jember. Jika di Pemkab Jember sendiri tidak bisa kompak, maka pihaknya pun akan tetap menunda pembahasan KUA-PPAS PAPBD ini.(dtc/ziz)