cakrawalanews.co
Cakrawala Demokrasi Cakrawala Nasional Cakrawala Surabaya Headline Humaniora Indeks

Program Kalimasada Gratis, RT Dilarang Memungut Biaya ke Warga

Pemkot Surabaya berkomitmen untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat/Humas Pemkot Surabaya

Surabaya, Cakrawalanews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat. Salah satunya melalui program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk (Kalimasada) yang diluncurkan pada 18 November lalu.

Melalui program tersebut, kini empat layanan Adminduk di Kota Surabaya dapat diurus melalui RT. Empat layanan tersebut, terdiri dari akta kematian, akta kelahiran, pindah masuk dan pindah keluar.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, pemkot membutuhkan keterlibatan semua masyarakat. Baik dalam hal pengawasan maupun kelancaran layanan dari program tersebut.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Arief Boediarto mengatakan, pihaknya sering mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa seluruh layanan Adminduk gratis. Termasuk pula layanan program Kalimasada yang bisa diurus melalui RT.

“Kita sudah sering sampaikan bahwa giat pelayanan di Pemkot Surabaya semua gratis. Tidak boleh ada pungutan apapun dan sering sudah kita sampaikan baik pada pertemuan maupun kesempatan yang ada,” kata Arief saat dihubungi, Jum’at (26/11/2021).

Di sisi lain, Arief juga menyatakan, secara berjenjang pihaknya juga rutin memberikan imbauan kepada RT/RW, baik melalui jajaran di kecamatan maupun kelurahan. Pada intinya, RT atau RW tidak diperkenankan memungut biaya dari layanan Adminduk ke warga.

“Kita secara berjenjang melaksanakan imbauan kembali kepada RT maupun RW di bawah. Tak lupa juga kepada semua aparat kelurahan dan kecamatan. Kita kedepankan unsur pembinaan terlebih dahulu kepada mereka,” jelasnya.

Meskipun begitu, ia menegaskan, pemkot tentu tak bisa melakukan pengawasan langsung di lapangan. Utamanya, mengenai adanya pungutan liar (Pungli) yang mungkin dilakukan oknum RT kepada warga. Makanya dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk melapor apabila mengalami pungli saat urus layanan Adminduk.

Berita Lainnya :  Koramil Semampir Apresiasi bantuan Sembako dari HIPAKAD

“Bisa secara berjenjang ke lurah, camat dan seterusnya. Apabila tidak ada tanggapan, kami pun juga bisa (turun). Tapi mestinya hal-hal ini dimulai dari bawah, tingkat kelurahan,” pesan dia.

Sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menyampaikan, di setiap kelurahan terdapat Cak dan Ning Minduk yang aktif menyosialisasikan langsung program Kalimasada kepada warga. Saat ini, ada empat layanan Adminduk yang dapat diurus warga melalui RT, yakni akta kematian, akta kelahiran, pindah masuk dan pindah keluar.

Agus menyatakan, sebenarnya warga juga bisa urus secara mandiri layanan Adminduk tersebut melalui aplikasi Klampid. Namun, tentu tidak semua warga memiliki kemampuan dan dukungan sarana atau alat untuk mengakses layanan itu secara digital.

“Meski ada orang yang mau urus langsung ke kelurahan ya tidak apa. Melalui Klampid mandiri juga tidak apa-apa. Tapi kan tidak semua orang itu punya kemampuan dan alat. Jadi ini ada peran RT yang jadi solusi alternatif selain Klampid,” tandasnya. (hadi)