Surabaya, cakrawalanews.co – Jajaran Unit IV Cyber Crime Subdit II Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap pelaku ujaran kebencian pada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian.
Tersangka Haidar asal Bangil Pasuruan menggunakan media sosial Instagram untuk menyampaikan kritik dengan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).
“Haidar ini mengirim foto dan caption yang melecehkan presiden pemimpin negara dan kapolri. Dari laporan masyarakat, tim cyber crime akhirnya melakukan penelusuran dari akun Instagram haidar_bsa dan polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Frans Barung Mangera, Senin (9/10).
Ia menjelaskan, pelaku aktif melakukan ujaran kebencian sejak Juli 2017. Dari postingan yang diunggah di medsos, di antaranya menghina Presiden Jokowi hingga menyamakan Kapolri dengan DN Aidit yang merupakan salah satu tokoh PKI. Mengenai kebenciannya kepada Presiden, Haidar mengaku itu dilakukan spontan.
“Saya lakukan spontan. Gambar saya repost dari grup yang saya ikuti di Instagram salah satunya akun liputan rakyat. Untuk caption saya yang buat sendiri,” ungkap tersangka berusia 21 tahun tersebut.
Kasubdit II Ditreskrimsus, AKBP Festo Ari Permana menjelaskan, pihaknya menangkap tersangka Haidar atas dasar informasi dari masyarakat. Ia menjelaskan, pelaku melakukan ujaran kebencian sejak tanggal 20 Juli 2017 hingga 24 September 2017.
“Tersangka berulang kali melakukan postingan konten negative dan ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial lnstagram dengan nama akun Haidar_bsa. Jumlah pengikutnyasebanyak 7.078 follower. Melalui akun lnstagram pribadinya Haidar_bsa memposting meme dengan caption yang bermuatan SARA, menyasar suatu suku, ras, maupun agama tertentu, penghinaan terhadap presiden dan pejabat Negara serta beragam konten hoax,” ujarnya.
Barang bukti yang diamankan polisi yakni berupa HP iphone 7+ warna hitam yang digunakan untuk memposting via lnstagram tersebut dan satu bendel screenshot akun medsos Haidar. Tersangka dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Rl No. 11 Tahun 2008 tentang lnforrnasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP dengan pidana penjara maksimal enam tahun.(CN1)
