cakrawalanews.co
Cakrawala Politik Headline Indeks

PKS Buka Peluang Munculnya Poros Ke 3 di Pilkada Surabaya  

Surabaya, cakrawalanews.co – Menyusul terbentuknya koalisi 5 partai politik yang bakal mengusung Machfud Arifin, Kontestasi Pilkada Surabaya 2020 makin hangat menyusul terbentuknya koalisi 5 partai politik, yang mengusung Machfud Arifin sebagai cawali.

Sementara itu meski belum menentukan figur cawalinya, PDIP sudah dipastikan bisa mengusung cawali sendiri karena memenuhi kursi minimal legislatif sebagai syarat.

Sedangkan PKS, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PSI masih belum menentukan poros koalisi dan figur cawalinya.

Menyikapi situasi tersebut Ketua DPD PKS Surabaya Akhmad Suyanto mengungkap kalau sudah melakukan pembicaraan serius dengan Partai Nasdem.

“Jujur kalau disinggung soal komunikasi dengan partai lain, kita lakukan pendekatan dengan Nasdem” ungkapnya Rabu, (29/01).

Suyanto menambahkan, selain dengan Nasdem, PKS juga melakukan komunikasi dengan partai politik yang belum bergabung dengan poros pengusung cawali.

“Kita juga sudah berkomunikasi dengan Golkar dan PSI” ujarnya.

Ketika disinggung apakah akan membentuk poros sendiri dengan 3 parpol tersebut untuk mengusung cawali, Suyanto memberikan signal hijau.

“Kalau masih ada kursi yang bisa diajak, ya tarung saja dengan kursi yang lain. Ya bisa kita ajak bersama sama bikin koalisi sendiri, kan mereka ini belum ke MA (Machfud Arifin)” terangnya.

Jika PKS berkoalisi dengan 3 parpol tersebut akan memiliki 17 kursi. Sehingga bisa mengusung cawali sendiri.

Dalam kontestasi Pilkada Surabaya PKS Surabaya merekomendasi 5 figur sebagai cawali. Mereka antara lain Kabid Kepemudaan DPW PKS Jatim Achmad Zakaria S.E, Ketua MPW PKS Jatim H. Ahmad Jabir ST, MT, Ketua DPD PKS Achmad Suyanto, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari PKS Reni Astuti, S.Si, dan anggota DPR RI dari PKS H. Ir. Sigit Sosiantomo.

Para bacawali ini akan di survey elektabilitasnya, kemudian ditawarkan ke partai lain untuk diusung bersama-sama.

Suyanto kembali mengatakan, kalau sikap resmi PKS tetap sesuai perintah dari DPP PKS dan DPW PKS.

“Proses ini kan struktural, maka kalau struktural kembali kepada yang merintah yaitu DPD dan DPW” pungkasnya.