Ahli Pidana UPH Sebut LMK YKCI yang Bertanggung Jawab Atas Kekisruhan Gugatan Band Radja

oleh -8 Dilihat

suasana persidangan kasus gugatan band Radja terhadap bos Nav dan HappyPuppySurabaya,cakrawalanews.co – Santoso Setyadi selaku Bos pemilik rumah karaoke Happy Puppy Imperium, nampaknya bisa tersenyum lebar. Betapa tidak, kasus perseteruan dengan group band Radja yang menyebabkan ia menjadi terdakwa mendapat “Angin segar” dari Ahli Pidana Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting.

Pasalnya, Jamin menilai, jika lembaga manajemen kolektif (LMK) dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang justru harus bertanggung jawab atas kekisruhan atas gugatan hak karya cipta yang dilayangkan grup band Radja terhadap Santoso.

Dikatakan pula oleh Jamin, terdakwa Santoso , tidak bisa diminta pertanggung jawaban secara pidana. Mengingat dalam kasus ini pihak karaoke sudah membayarkan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dalam hal ini kewajiban hukum pihak karaoke dengan pencipta lagu sudah tidak ada.

” Semua kewajiban dan kepentingan yang berkaitan dengan lagu, sudah diambil alih oleh LMK,”jelas Jamin Ginting dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (21/09).

Ketika disinggung terkait dugaan unsur kesengajaan pihak karaoke membajak lagu-lagu grup band Radja, Jamin menyatakan hal itu masih perlu pembuktian.

“Perlu dibuktikan, ada tidaknya niat pihak karaoke untuk tidak membayar. Jika pihak karaoke sudah membayar meski lagu belum keluar, masak itu dianggap niat tidak baik, tentu tidak kan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan aturan perundang-undangan yang mana yang seharusnya diterapkan, mengingat terdakwa dijerat dengan undang-undang hak kekayaan intelektual yang baru meski pada saat kejadian masih berlaku aturan lama.

Ditegaskan Jamin Ginting, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHP, maka aturan yang paling menguntungkan terdakwa lah yang seharusnya diterapkan.

“Jika ada dua aturan, maka dipilih yang paling menguntungkan terdakwa. Itu prinsip hukum pidana,” tambahnya.

Dalam kesaksian sebelumnya, saksi Kasi Pertimbangan Hukum dan Hak Cipta Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Agung Damar Sasongko juga menyebutkan, seharusnya kasus ini dapat diselesaikan secara perdata.

Sebab, munculnya kasus tersebut diakuinya terjadi sebelum Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang HKI ini muncul.

“Dalam undang-undang yang lama memang tidak menyebutkan secara pasti tentang apa itu performance right maupun mechanical right. Sehingga, sebelum UU yang baru itu, kebiasaan yang terjadi, menjadikan semua itu sudah jadi satu. Yang terpenting rumah karaoke sudah memenuhi kewajibannya membayar royalti,” pungkasnya.

Ia menambahkan, dengan demikian tidak terjadi pelanggaran hukum terhadap rumah karaoke, mengingat dalam klausul perjanjian antara user dengan LMK yang mengelola royalti, terdapat klausul yang melindunginya dari gugatan pihak ketiga.

“Tidak ada pelanggaran hukum, karena sudah menjadi kebiasaan waktu itu, bahwa performing dan mechanical right sudah include,” ujarnya.

Seperti diketahui, grup band Radja menggugat dua rumah karaoke, NAV dan Happy Puppy, karena dianggap menggunakan beberapa lagu baru miliknya tanpa ijin.(nfn/cn05)