cakrawalanews.co
Cakrawala Surabaya Headline Indeks

Penambahan Sekolah Negeri Kembali Disuarakan Warga Saat Ikuti Reses

Surabaya, cakrawalanews.co – Kebutuhan sekolah negeri di Surabaya kembali dikeluhkan warga kota Surabaya dalam Reses Jaring Aspirasi Masyarakat Reses Tahun Sidang Ke Tiga Masa Persidangan Pertama, oleh Baktiono, Anggota DPRD Kota Surabaya, bersama warga Kalikepiting di Balai RW 5 Kalikepiting Jaya Kelurahan Pacar Kembang, pada Sabtu malam (23/10).

Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya saat reses di Kalikepiting Surabaya
Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya saat reses di Kalikepiting Surabaya

Keluhan itu disampaikan warga lantaran selama ini warga selalu terkendala masalah zonasi. Oleh karena itu, warga menilai perlunya berdiri sekolah SMP Negeri di tengah pemukiman warga Kalikepiting.

Karena sejak diberlakukannya sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik baru, warga Kalikepiting kesulitan masuk SMP Negeri, karena selalu kalah dengan warga lain yang jaraknya lebih dekat.

“Di sini sekolah yang paling dekat adalah SMP Negeri 29 dan SMP Negeri 9. Namun warga Kalikepiting selalu kalah jarak dengan warga lain. Padahal mereka ingin anaknya masuk sekolah negeri,” kata Baktiono.

Baktiono menambahkan kalau ditinjau dari rasio jumlah kelulusan murid dengan ketersedian SMP negeri, SMA dan SMK, tidak sepadan.

“Idealnya ada 40 SMP Negeri lagi di Surabaya, untuk menjawab keluhan masyarakat dengan adanya sistem zonasi,” terangnya.

Namun, kata Baktiono untuk membangun gedung sekolah tidak mudah, karena membutuhkan lahan yang cukup luas.

“Disekitar Kalikepting ini tidak ada tanah aset pemkot Surabaya yang luas. Atau mungkin warga bisa menginformasikan kalau ada warga yang ingin menjual tanah yang ideal ukurannya, untuk membangun sekolah, atau tanah aset Pemkot,” ungkapnya.

Pria yang juga ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ini menambahkan, kalau ada ketersediaan lahan, Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan akan berkomunikasi dengan pemkot Surabaya, terkait dengan pembangunan sekolah.

“Nanti bisa dianggarkan dalam APBD 2022,” jelasnya.

Berita Lainnya :  Komisi C Nilai Penggabungan Bappeko dan Balitbang Sangat Ideal

Selain persoalan gedung sekolah, keluhan warga lainnya adalah kondisi paving jalan yang sudah rusak, atau kalah tinggi dengan selokan.

“Karena saat pembangunan jalan paving dulu belum ada program pembangunan saluran tepi atau selokan. Nanti kita bicarakan ini di komisi,” ujar politisi senior PDIP Surabaya tersebut.(hadi)