Jakarta, Cakrawalanews.co – Sikap pemerintahan Jokowi-JK terkait penuntasan kasus HAM (hak asasi manusia), salah satunya soal penuntasan kasus kematian Aktivis HAM Munir, bisa dilihat dari pernyataan Menkopolhukam, Wiranto.
“Halah, kamu itu… mbok ya kamu bicara yang soal pembangunan kita bagaimana, teritorial kita yang dijarahin bagaimana… kok bicara itu (kasus Munir) saja. Ya kamu bicara sendiri saja,” kata Wiranto saat ditanya awak media terkait penuntasan kasus pembunuhan Munir usai memberikan kuliah umum terkait bela negara di lantai 2 gedung Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).
Seperti diketahui, aktivis HAM Munir Said Thalib yang akrab disapa Cak Munir tewas dalam perjalanan menuju Belanda, negeri yang menjadi tujuannya bersekolah.
Munir diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam yang sempat transit di Singapura pada 7 September 2004. Sejumlah pengadilan telah dilakukan untuk mengadili pelaku pembunuhan Munir.
Dalam kasus ini, pengadilan telah menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang saat itu sedang cuti, sebagai pelaku pembunuhan Munir.
Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus pembunuhan ini. Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN, Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan.
Menurut Suciwati, istri Munir, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan kasus Munir saat mengundang 22 pakar hukum dan HAM pada 22 September 2016 lalu.
Kemudian pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi menunjuk Jaksa Agung untuk kasus Munir dan meminta segera bekerja menindaklanjuti kasus Munir berdasarkan temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus kematian Munir.
Namun, hingga saat ini Suciwati menilai pemerintah terkesan saling lempar tanggung jawab meski Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi dan meminta pemerintah mengumumkan hasil investigasi TPF.
“Sampai hari ini kami para pencinta keadilan dan kebenaran tidak kenal lelah untuk terus menunggu kabar penegakan hukum dan HAM lewat janji Nawacita,” tuturnya.
“Sungguh… kami rindu Presiden yang berani dan menepati janji,” kata Suciwati saat menghadiri Aksi Kamisan ke 505 di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.(kcm/ziz)