Percepatan anggaran yang tepat akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Terkait hal tersebut gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo sepakat mendorong percepatan penyerapan anggaran baik di pusat dan di daerah. Tujuannya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Anggaran ini harus terus didorong. Saya kira ini bagus, Bapak Presiden mengadakan pertemuan pada hari ini guna mempercepat itu,” ujarnya di hadapan sejumlah media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden, di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/8).
Ia mengatakan, penyerapan anggaran di Jatim tidak mengalami kendala berarti. Hal tersebut terbukti dari penyerapan anggaran pada kabupaten/kota yang telah mencapai sekitar 46 persen pada bulan Juli. Sedangkan serapan anggaran untuk Pemprov Jatim hingga Bulan Juli mencapai sekitar 45,28 persen.
“Di Jatim tidak ada masalah, akan tetapi sektor yang nomenklaturnya baru, penyerapannya masih rendah. Di Jatim, nomenklatur yang baru dapat terserap sampai 37 persen pada Bulan Juli. Nomenklatur yang lama, sebagian berasal dari tender yang belum dilakukan. Salah satu, tender yang belum diserap ada di Bawean yakni belanja untuk lingkungan hidup belum keluar,” tegasnya.
Sementara itu, terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah, Pakde Karwo menegaskan bahwa hal tersebut tidak memberi dampak besar bagi ekonomi Jatim, karena perdagangan dalam negeri memberikan kontribusi positif.
“Melemahnya rupiah, untuk sementara tidak memberi dampak apapun, karena perdagangan dalam negeri kita besar. Tidak ada masalah, semua masih berjalan dengan baik,” terangnya.
Sementara itu dalam arahannya, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini ekonomi dunia terjadi pelambatan. Pelambatan ekonomi ini berimbas pula terhadap Indonesia yang disebabkan krisis di Yunani, kenaikan suku bunga Bank Amerika, depresiasi mata uang Yuan di China hingga ketegangan antara Korsel dan Korut.
“Dampak memburuknya ekonomi dunia harus diantisipasi oleh semua pemangku kebijakan baik pusat hingga daerah. Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama. Kepatuhan terhadap garis yang telah ditetapkan. Jangan sampai kita berjalan di luar garis,” ungkapnya.
Presiden mengingatkan, tujuan utama dari berbangsa dan bernegara yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai jika mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat ditopang dalam banyak hal. Salah satunya penggunaan APBN/APBD, BUMN/BUMD hingga instansi swasta berjalan beriringan. Artinya, jika belanja pemerintah melalui APBN/APBD dan instansi swasta bergerak akan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Rapat terbatas tersebut, dihadiri pula oleh Wakil Presiden, Jaksa Agung, Menteri Kabinet Kerja, BPK, BPKP, Kapolda hingga Kajati se-luruh Indonesia.(hms/red)
