cakrawalanews.co
Cakrawala Demokrasi Cakrawala Politik Indeks

Musda Demokrat Jatim Tak Putuskan Nama Ketua. Usulan Dikirim ke DPP

Surabaya. Cakrawalanews.co – Musyawarah daerah (Musda) ke VI DPD Partai Demokrat Jawa Timur dipastikan berjalan mulus. Pasalnya, penentuan calon ketua terpilih menjadi kewenangan penuh DPP Partai Demokrat yang diwakili oleh Tim 3 terdiri dari Ketua Umum, Sekjen dan Ketua BPOKK (Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan).

Ketua Steering Committe (SC) Musda ke VI DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Reno Zulkarnaen mengatakan, bahwa Musda VI DPD PD Jatim akan dilaksanakan pada 20 Januari 2022 di Hotel Shagrilla Surabaya. Persiapannya sudah 100 persen dan InsyaAllah pembukaannya akan dihadiri Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 AD/ART Partai Demokrat, agenda yang dibahas di Musda itu meliputi 4 hal, yakni menilai laporan pertanggungjawaban, mengusulkan calon ketua sebanyak-banyaknya tiga nama calon ketua DPD ke DPP, menetapkan tim formatur, dan menyusun program kerja. Jadi sekali lagi Musda itu bukan untuk memilih ketua terpilih tapi hanya calon ketua terpilih,” jelas Reno Zulkarnaen, Senin (17/1/2022).

Menurut Reno, total suara yang punya hak di Musda berjumlah 40 suara. Rinciannya, 38 suara DPC PD Kabupaten/Kota, 1 suara DPD PD Jatim dan 1 suara DPP PD. “Sesuai ketentuan PO syarat bakal calon ketua DPD minimal mendapat dukungan 20 persen dari total jumlah suara. Kalau di Jatim minimal mendapat dukungan 8 DPC,” jelas anggota Komisi D DPRD Jatim.

Senada, ketua Organition Committe (OC) Musda VI DPD Partai Demokrat Jawa Timur H Samwil menambahkan, bahwa pelaksanaan Musda Partai Demokrat Jawa Timur juga memenuhi protokol kesehatan.

“Seluruh peserta termasuk media sebelum memasuki ruang sidang Musda akan diswab antigen, dan kita pilih ruangan yang terbesar agar sesuai dengan protokol kesehatan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur ini.

Berita Lainnya :  Pemerintah Gelontor Anggaran Rp 28,1 Triliun untuk Kartu Sembako

Masih di tempat yang sama, Wasekjen DPP PD Renanda Bachtiar menjelaskan, sehari sebelum pembukaan Musda, perwakilan DPP akan terlebih dulu melakukan verifikasi berkas dukungan bakal calon, sekaligus memutuskan lolos tidaknya bakal calon menjadi calon ketua dalam Musda.

“Kalau ada dukungan ganda, maka yang disahkan adalah dukungan yang pertama. Kecuali ada pencabutan dukungan yang pertama, maka yang disahkan adalah dukungan yang terakhir,” tegas Renanda.

Menurut Renanda, banyaknya dukungan ketua DPC yang diberikan kepada calon ketua DPD belum menjadi jaminan yang bersangkutan akan ditetapkan tim 3 DPP menjadi ketua DPD terpilih. Alasannya, masih ada beberapa tahapan yang menjadi pertimbangan DPP sebelum memutuskan nama ketua terpilih.

“Musda ini hanya menentukan maksimal 3 nama calon ketua. Tim 3 DPP nanti akan memanggil para calon ketua yang dipilih di Musda itu untuk dilakukan fit and proper test, dilihat Currikulum Vite-nya, lalu rekam jejeknya dan menyampaikan visi misi strategi calon ketua DPD untuk membesarkan Partai Demokrat di Jawa Timur,” beber Renanda.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan 30 Musda yang sudah dilaksanakan, lanjut Renanda setidaknya ada 3 provinsi yang ketua terpilihnya justru bukan dari calon yang mendapat dukungan terbanyak dari DPC.

“Itu terjadi di Musda DPD Provinsi Nusa Tengggara Timur, Kepulauan Riau dan Lampung. Jadi fit and proper test itu sangat menentukan karena kita ingin mencari yang terbaik dari yang sudah baik,” tegas Renanda Bachtiar.

Diaku Renanda, AD/ART Partai Demokrat yang lama memang DPP tidak memiliki ruang yang cukup untuk menentukan ketua DPD maupun ketua DPC. Namun di AD/ART hasil Munas tahun 2020 lalu ada perbedaan yang mendasar, dimana DPP diberi ruang untuk menilai dan memutuskan ketua terpilih melalui mekanisme fit and proper test.

Berita Lainnya :  Personel Ditreskrimsus Kawal Operasi Pasar di Sampangan, Dorong Pedagang Jual Migor dengan Harga Wajar

“Dukungan mayoritas itu memang akan menjadi salah satu penilaian Tim 3 tapi penentunya adalah fit and proper test. Hasil fit and proper test itu biasanya seminggu setelah pelaksanaan. Sedangkan pelaksanaan Fit and Proper Test dilakukan maksimal seminggu setelah Musda,” beber Renanda Bachtiar.

Ia juga menilai dinamika jelang Musda banyak klaim dukungan dan rekomendasi atau restu dari pihak-pihak tertentu itu hal yang wajar untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Namun Renanda Bachtiar menegaskan bahwa Tim 3 tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. (Caa)