cakrawalanews.co
Cakrawala Nasional Indeks

Muhammadiyah Sebut Keadilan Hukum dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masuki Era Kegelapan

Ilustrasi logo Ormas Muhammadiyah.

Jakarta, Cakrawalanews.co – Ormas Muhammadiyah mengungkapkan adanya era kegelapan dalam hal keadilan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu buktinya ialah penuntasan kasus teror atas penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang hingga kini tak tertuntaskan, sehingga menyerupai kegagalan pemerintah dalam menuntaskan beragam kasus pelanggaran HAM.

“Saat ini ada fakta keadilan hukum dan pemberantasan korupsi memasuki era kegelapan,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Senin (11/9/2017).

Dahnil mengingatkan, hari ini sudah genap lima bulan pasca-peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, 11 April 2017 lalu. Namun Polri belum juga menemukan titik terang siapa pelaku yang patut bertanggung jawab atas teror tersebut.

Dahnil khawatir, lamanya penuntasan kasus Novel akan bernasib sama dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Bila tidak, terus terang, kasus ini akan serupa dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung dituntaskan,” ujar Dahnil

Lamanya pengusutan kasus Novel, kata Dahnil, membuat dia semakin pesimistis bahwa Polri punya kemauan untuk menuntaskan kasus ini.

Menurut Dahnil, lamanya penuntasan kasus tersebut bukan masalah kesulitan teknis penyidikan. Namun, diduga karena masalah itikad baik kepolisian untuk menuntaskannya.

“Merujuk pada kasus-kasus yang diduga melibatkan pihak yang memiliki kekuasaan politik atau ‘pemilik senjata’, polisi seringkali kesulitan menyelesaikan kasus tersebut,” kata Dahnil.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kembali diminta terlibat untuk mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta. Tim independen tersebut diyakini akan membuat proses investigasi lebih cepat tanpa campur tangan kepentingan lain.

“Anggotanya adalah individu-individu yang kredibel dan independen, yang bisa melakukan asistensi dan pengawasan kerja pro-judisia yang dilakukan pihak kepolisian,” kata dia.

Sikap setuju atau tidaknya dalam pembentukan tim gabungan pencari fakta, akan menjadi ujian bagi Jokowi. Terutama pada komitmennya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.(kcm/ziz)