Surabaya, Cakrawalanews.co – Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menyayangkan banyaknya minyak goreng kemasan bermunculan saat HET dihapus. Menurutnya, hal ini terjadi karena kegagalan pemerintah pusat dalam mengendalikan perekonomian.
“Dengan dicabutnya Permendag nomor 6 tahun 2022 tentang HET minyak goreng sawit untuk kemasan, menandakan ketidakmampuannya pemerintah dalam menangani ekonomi di tengah melanjutkan dan mempercepat kebangkitan ekonomi yang menjadi visi pembangunan 2022,” kata Anik dikonfirmasi, Jumat (18/3/2022).
Anik yang juga Sekretaris DPW PKB ini menyebut, usaha pemerintah selama ini untuk melakukan sidak, mensweeping pabrik minyak goreng sampai tingkat distributor telah gagal.
“Hal ini terbukti, ketika dipatok HET Rp 14 ribu, minyak goreng kemasan terjadi kelangkaan, berarti upaya pemerintah untuk melakukan sidak, swapping dan memberi sanksi terhadap distributor, maupun usaha produksi yang melakukan penimbunan gagal. Karuan saja ketika HET minyak kemasan dicabut, minyak goreng banjir dipasaran,” katanya.
“Lain itu menandakan pemerintah kurang berpihak pada wong cilik, pemerintah masih berpihak pada pengusaha,”
imbuhnya.Anik, juga berharap pemerintah mengawal tuntas proses distribusi minyak goreng curah dengan HET Rp 14 ribu per liter, agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pasar.
“Mendorong dan membuat kebijakan agar pengusaha tetap produksi minyak curah yang masih tetap HET nya Rp 14 ribu per liter. Pemerintah tetap harus intervensi dengan menerbitkan HET agar terjadi kestabilan ekonomi. Pemerintah juga harus melakukan operasi pasar murah, agar harga tidak terlalu dimainkan pasar,” ungkapnya.
“Satgas pangan juga harus memperketat dalam pemantauan pasar, lebih-lebih ini menjelang bulan Ramadhan yang tiap tahunya terjadi lonjakan-lonjakan harga sembako, jangan sampai masyarakat semakin tercekik akibat kelemahan pemerintah,” tegasnya. (Caa)