Surabaya, cakrawalapost.com – Tersendatnya program beasiswa bagi 702 mahasiswa yang tersebar di Universitas Negeri Surabaya, pasca peralihan kewenangan dari Dinas Sosial ke Dinas pendidikan Kota Surabaya mendapat sorotan pihak kalangan DPRD Kota Surabaya.
Wakil Keta Komisi D DPRD Kota Surabaya, Junaedi mengatakan bahwa, peralihan dari Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tidak bisa dijadikan alasan atas keterlambatan pencairan beasiswa.
“Peralihan beasiswa sebenarnya tidak boleh dijadikan alasan macetnya pencairan beasiswa terhadap mahasiswa penerima manfaat ” ujarnya, kepada media selasa (20/03)
Politisi asal partai Demokrat ini berencana bakal memanggil dinas terkait untuk melakukan koordinasi kembali tentang kendala yang terjadi.
“ Nanti akan kita koordinasikan dulu, apa kendalanya, nanti akan saya panggil kepala Dinasnya ”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya Ikhsan menyebut, pencairan beasiswa terus dimatangkan karena memang ada beberapa perubahan kebijakan terkait dengan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Hal ini juga berkaitan dengan pengambilalihan pengelolaan beasiswa dari Dinas Sosial Surabaya ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
“Jadi, sebelumnya beasiswa diberikan maksimal Rp 3 juta, sehingga kalau ada mahasiswa yang UKT-nya lebih dari Rp 3 juta, maka hanya Rp 3 juta itu yang dibayarkan oleh Pemkot, dan selebihnya dibayarkan sendiri oleh mahasiswa,” kata Ikhsan kepada wartawan, Rabu (21/03).
Menurut Ikhsan, skema semacam ini tentunya masih memberatkan mahasiswa yang mendapat beasiswa Generasi Emas Surabaya, karena mereka harus mencari biaya tambahan dari UKT itu.
“Nah, tahun ini kebijakan dari Bu Wali Kota untuk biaya UKT dipenuhi semuanya, sesuai dengan UKT yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Jadi, kalau UKT -nya Rp 5 juta, maka akan dbayari penuh Rp 5 juta, sehingga mahasiswa dan orang tuanya tidak bingung lagi untuk mencari biaya UKT tambahan,” tegasnya.
Selain itu, uang saku bulanan yang akan diterima oleh Generasi Emas Surabaya juga ada kebijakan baru, yaitu penambahan uang sakut sebesar Rp 100 Ribu. “Jadi, jika sebelumnya uang saku Rp 400 ribu, maka pada tahun ini menjadi Rp 500 ribu,” tegasnya.
Bahkan, uang biaya penunjang pendidikan yang biasanya diterima setiap satu semester juga ada perubahan. Sebelumnya, uang biaya penunjang pendidikan ini hanya untuk buku dan beberapa keperluan lain, namun sekarang bisa digunakan untuk pendukung perkualihan yang memang mereka butuhkan.
“Sebab, sangat beda antara mahasiswa Fakultas Teknik dan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Tentunya, kebutuhannya juga berbeda-beda. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing,” ujarnya.
Ikhsan berharap beasiswa ini akan segera cair. Namun, walaupun belum cair hingga saat ini, ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi dan bertemu dengan pihak rektorat. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa kalau dulu pembayaran UKT diberikan langsung kepada masing-masing mahasiswa, dan selanjutnya mahasiswa membayarkannya kepada pihak kampus.
“Namun, untuk pembayaran selanjutnya, uang UKT ini akan langsung ditransfer oleh Pemkot Surabaya kepada pihak kampus masing-masing,” tegasnya.
Mantan Kepala Bapemas Kota Surabaya ini juga memastikan, apabila selama ini mahasiswa yang mendapatkan beasiswa generasi emas belum melakukan pembayaran, maka pihak perguruan tinggi sudah sepakat untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa itu, sehingga tetap bisa mengurus KRS dan bisa kuliah seperti biasanya. “Kami berkomitmen, kalau nanti proses ini sudah selesai, maka kami akan langsung transfer pembayarannya ke perguruan tinggi masing-masing,” kata dia.
Di samping itu, apabila ada mahasiswa penerima beasiswa generasi emas yang sudah terlanjur membayarkan uang UKT-nya, maka dipastikan akan diganti oleh Pemkot Surabaya.
“Kami sudah minta datanya dari komunitas generasi emas ini, mereka ada grup bersama. Yang sudah membayar akan didata dan uang pencairan semester ini akan diberikan kepada mereka langsung, bukan universitas,” katanya.(nafan hadi)
