cakrawalanews.co
Cakrawala Surabaya Headline Indeks

Pemkot Tengah Susun Raperda untuk Perombakan SKPD

Surabaya, cakrawalanews.co – Pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan reorganisasi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna menyesuaikan dengan nomenklatur kementrian, sekaligus visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, Rabu (25/5) mengatakan, Oktober mendatang penyesuaian tersebut harus sudah selesai.

“Saat ini tengah dikerjakan di internal pemerintah kota, nanti akan diserahkan ke DPRD dalam bentuk raperda,” ujarnya.

Adi mengatakan, penyusunan Raperda Tata Organisasi Pemerintah kota tersebut menindaklanjuti UU 23 Tahun 2014 tentang Otonomi dan Pemerintah Daerah. “Disitu kan dibagi urusan pemerintah daerah yang bersifat konkuren,” terangnya.

Menurutnya, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Adi Sutarwijono mengungkapkan, dalam proses reorganisasi nanti, ada beberapa badan yang dalam kinerjanya selama ini dinilai tak sekedar penunjang, tapi juga menjalankan fungsi teknis yang bersentuhan dengan masyarakat langsung, maka bisa diubah menjadi dinas.

“Kalau Badan kan hanya sebagai penunjang,” papar pria yang akrab disapa Awi ini.

Kemudian menurutnya, apabila dalam dinas tersebut  covered kewenangannnya cukup besar, dimungkinkan membentuk UPTD (Unit pelaksana Teknis Daerah). “Misal, Dishub harus mengelola monorel, trem bisa membentuk UPTD,” paparnya.

Namun demikian, Adi menyebutkan reorganisasi yang tengah disusun raperdanya saat ini bisa bersifat ramping atau sebaliknya organisasi menjadi gemuk. Perangkat Kerja yang terancam direorganisasi diantaranya adalah organisasi hasil kreasi daerah, seperti  Dinas kebersihan dan Pertamanan.

“DKP misalnya bisa melebur ke Lingkungan Hidup. Kemudian badan ketahanan Pangan yang satu rumpun dengan Dinas pertanian,” ungkapnya

Berita Lainnya :  Soal Pengamanan Aset di Medokan Semampir, Pemkot Tegaskan Masih Tahap Sosialisasi

Ia mengatakan, reorganisasi yang dilakukan tujuannnya selain untuk menciptakan kelembagaan yang mumpuni, juga berkaitan dengan dukungan politik anggaran. (mnhdi/cn02)