Gara-gara Hutang Pemkot Surabaya Rp 4,75 M ke Bulog, Komisi B DPRD Jatim Berang

oleh -101 Dilihat
oleh

Khawatir Ganggu Perekonomian Jatim. Kepala Bapemas Malah Menghindar, Ada Apa?

Surabaya, cakrawalanews.co – Sikap tertutup dan enggan untuk dikonfirmasi kembali diperagakan oleh pejabat Pemkot Surabaya. Kali ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan KB, Nanis Chairani, yang terkesan menghindar dan tak mau dikonfirmasi terkait adanya tunggakan uang pembayaran Raskin ke Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 4, 75 M.

Beberapa kali dikonfirmasi mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini tak memberikan respon, begitu juga saat ditemui seusai acara launching SSW Appmobile dan website prepcom3 dibalai kota, senin (25/04) kemarin. Nanis langsung ngacir saat dikonfirmasi.

“ Utang apa. Saya ada tamu ini “ katanya yang lantas meninggalkan para awak media.

Sikap tertutup yang diperagakan oleh Nanis tersebut, memunculkan  pertanyaan publik, ada apa pihaknya tertutup dan seakan-akan menghindar soal hutang ke perum Bulog?

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Paulina mengatakan bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah berkoordinasi dengan jajaran samping yakni kepolisian dan kejaksaan terkait kepastian payung hukum sebagai acuan penerbitan perwali untuk mencairkan anggaran APBD guna pelunasan hutang kepada Perum Bulog tersebut.

“ Kami sudah mengetahui itu dan kami sudah koordinasikan ke bu Wali, dan bu Wali sedang melakukan koordinasi dengan jajaran samping terkait kepastian payung hukum untuk penerbitan Perwali yang digunakan untuk mencairkan dan PABD untuk pembayaran hutang tersebut “ tutur politisi asal PDIP tersebut.

Dilain pihak  Komisi B DPRD Jatim yang membidangi perekonomian menghimbau bagi Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang mengambil beras gratis bagi warganya yang tak mampu (Raskin) di Bulog Jatim supaya tidak hutang terlalu menumpuk, pasalnya Bulog di Jatim saat ini tanpa support dari APBN, artinya dalam mendapatkan dana dari dana komersil yaitu dana dari pemerintah yang bunganya cukup signifikan.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf  Rohana mengatakan pihaknya tengah meminta kepada Bulog segera menagih hutang kepada Pemkot maupun Pemkab yang menunggak hutang raskin, hal ini perlu di tekankan agar pemkot maupun pemkab tidak menyepelehkan persoalan tersebut, sebab ini akan berpengaruh pada perekonomian Jawa Timur khusunya bagi para petani.

” Saya minta kepada Bulog Jatim segera menagih hutang raskin ke Pemerintah Kota Surabaya, sebab jika tak ditagih secepatnya dikhawatirkan akan menganggu perekonomian di Jawa Timur mengingat Jatim merupakan Lumbung Pangan Nasional,” tegas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim dengan nada tinggi,Senin (25/4).

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah Kota Surabaya semestinya tidak perlu menunggak hutang Raskin ke Bulog Jatim sebesar Rp 4,75 Milliar, mengingat anggaran Raskin bagi warga Surabaya cukup besar dan sebaliknya Bulog harus tegas menagih hutang bagi pemkot/pemkab secara prosedural dan secapatnya.

” Sekali lagi saya tegaskan agar Bulog Jatim tagih hutang raskin di Pemkot Surabaya secepatnya dan tolong jangan sampai 1 juta ton lebih serapan  yang tersedia terganggu atau terpengaruh  oleh hutang yang dilakukan Pemkot Surabaya saat ini,” tegas Yusuf . (mnhdi/cn02)

Berita Terkait : Pemkot Nunggak Utang Rp 4,75 M Ke Perum Bulog