Gresik, cakrawalanews.co – Polemik soal belum terealisasinya program seragam gratis untuk SD dan SMP di seluruh wilayah kabupaten Gresik membuat kalangan legialatif menjadi berang.
Pasalnya, proyek yang bernilai cukup fantastis yakni Rp. 5,2 M tersebut hingga dipenghujung tahun masih belum terwujud.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda, menilai ada ketidak profesionalan dalam menjalankan tugas dari SKPD yang berakibat kepada kerugian masyarakat.
“Kondisi ini sangat merugikan orang tua siswa dan masyarakat. Ujung-ujungnya, pihak sekolah dengan berbagai alibi meminta orang tua untuk membeli seragam sendiri-sendiri. Ini kan jelas membebani masyarakat. Padahal pemerintah sebelumnya sudah menjanjikan akan memberi seragam sekolah gratis, kalau sudah seperti ini kan masyarakat bisa menganggap pemerintah berbohong,” kata Khoirul Huda, Jumat (27/10/2017).
Khoirul menuturkan pula bahwa Komisi IV sudah mewanti-wanti ULP dan Dispendik agar program tersebut dijalankan tepat waktu.
” Bahkan, kami sudah tiga kali mengelar hearing (dengar pendapat) untuk membahas hal itu,” ujarnya.
Ia lantas menambahkan bahwa saat hearing, pihak Dispendik sudah dua kali menganulir target pengadaan kain seragam gratis tersebut.
“Awalnya janji September selesai, namun, faktanya tidak bisa terwujud. Kemudian, menjanjikan lagi akan tuntas pada bulan Oktober, dan terakhir janjinya bulan November. Terus terang, ini menunjukkan Dinas Pendidikan dan ULP tidak punya perencanaan yang baik,” cetusnya.
Jika kondisinya seperti ini terus, lanjut Khoirul maka pihaknya akan kembali memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab.
“Sebenarnya tujuan Pemkab Gresik, yang bertujuan untuk membantu masyarakat tetapi tidak diimbangi oleh para pembantu-pembantunya. Kalau memang belum ada kejelasan terkait kain seragam itu. Ya dibatalkan saja agar tidak menjadi polemik di masyarakat,”jlentrehnya.
Atas hal tersebut pihaknya juga memberikan catatan khusus kepada dinas yang bertanggung jawab dan akan berkoordinasi dengan bupati agar ada evaluasi.
“Kami juga meminta kepada Bupati, agar mengevaluasi para instansi yang terkait dalam persoalan ini,” tandasnya.(eno/cn08)