Angkutan Massal Cepat Terbentur Pendanaan

oleh -10 Dilihat

Anggaran Terlalu Besar, Pemkot Kurangi Depo

wali kota Surabaya Tri RismahariniSurabaya, cakrawalanews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya nampaknya sedang berharap-harap cemas. Pasalnya, mimpi untuk membangun Mass Rapid Transport (MRT) atau angkutan massal cepat terbentur masalah pendanaan.

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini seusai melakukan pertemuan dengan Kementrian Perhubungan membahas masalah angkutan massal di Hotel Swiss Bellin mengatakan, bahwa sesuai kesepakatan awal dengan pemerintah pusat pendanaan berasal dari APBN. Namun, kemudian pemerintah pusat mendapatkan tawaran pendanaan dari Jerman.

Risma mengaku, untuk mewujudkan pembangunan angkutan massal itu, pihaknya akan berupaya mendapatkan dua sumber pendanaan tersebut.

“Ada loan dari Jerman. APBN sebenarnya siap, tinggal menunggu perpres. Tapi berapa?,” katanya

Walikota menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun angkutan massal, yakni Trem sekitar Rp. 2,4 triliun.

Namun, pihaknya akan mengevaluasi agar pembiayaannya tak sebesar itu.

“Mungkin deponya kita kurangi,” terangnya

Plt Kepala Dinas Perhubungan, Irvan Wahyu Drajat  mengaku, skema pembiayaan dari APBN terkendala karena kondisi keuangan.

“APBN sebesar Rp 155 miliar sudah ready, tapi kekurangannnya apa dari APBN murni atau alternative pembiayaan lainnya ? “ katanya

Ia mengatakan sesuai Perjanjian Kerjasama, Pemkot Surabaya melakukan studi amdal lalin, Park and right, dan melakukan relokasi.

“termasuk menyediakan feeder,” jelasnya

Sedangkan, Direktur Lalu lintas dan Angkutan kereta kementrian Perhubungan, Zulfikri menegaskan, jika pembangunan mass rapid transport menunggu peraturan presiden (perpres). Dirinya tak mengetahui penyebab lamanya turunnya prepres.

“Kami dari sisi teknis, tapi semua dokumen termasuk DED (detail Engenering Design) sudah siap,” ungkapnya.

Menanggapi bantuan dari Pemerintah Jerman yang nilainya mencapai 100 juta dollar, Zulfikri menyatakan, bahwa anggaran tersebut untuk mendukung pengadaan angutan massal untuk kawasan regional.(hdi/cn02)