Pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang berjalan di lingkungan pemerintah kota Surabaya, menuai pujian dari Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN & RB) Yuddy Chrisnandi.
Menurutnya, selama 5 tahun terakhir (Masa Walikota Tri Rismaharini) tingkat disiplin, roadmap reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Surabaya semakin bagus.
“Tinggal penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan jumlah SDM (Sumber daya Manusia) aparaturnya,” terangnya usai mengikuti upacara Bendera memperingati Hari Jadi Pemprov Jatim ke-70 di Balai Kota.
Namun demikian, besar kecilnya kelembagaan yang dibutuhkan untuk melayani hampir 3 juta jiwa warga kota Surabaya. Termasuk berapa personel yang dibutuhkan dan formasi jabatannya seperti apa, ini yang menurutnya masih perlu disinkronisasi. Sehingga nanti SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat
“Kelembagaan yang ada benar-benar menjangkau pelayanan masyarakat tidak terlalu besar dan juga tidak ada kekurangan,” terangnya.
Yuddy mengungkapkan, Pemkot surabaya telah menjadi Roll model public servise atau percontohan pelayanan publik prima bagi 57 kabupaten kota di Indonesia. Alasannya, kota Surabaya dinilai mampu memberikan pelayanan publik yang baik, hingga muncul kepercayaan yang tinggi.
“Jika ada kepercayaan masyarakat, maka iklim kondusif akan tercipta. Dampaknya, pada kemakmuran masyarakat, karena orang bisa bekerja dengan baik,” terangnya kepada sejumlah kepala SKPD (Satuan Perangkat Pemerintah Daerah) di Ruang Kerja Pejabat Walikota.
Mengenai Indeks Persepsi korupsi di Kota Surabaya , Yuddy Chrisnandi menerangkan menurun drastis. Hal itu bisa ditunjukkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang baik.
“Lima tahun terakhir Indeks persepsi korupsi di Surabaya turun drastis,” tegasnya
Menurut politisi Partai Hanura ini, pengelolaan sistem pemerintahan di lingkungan pemerintah kota yang baik karena faktor leadership (kepemimpinan) yang baik.
“Jika leadership baik mampu menunrunkan ke bawah, maka disiplin ke bawah juga akan baik,” tuturnya.
Untuk meciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, selain faktor kepemimpinan, manajemen pengawasan yang berkesinambungan akanmampu menjaga tata kelaola organisasi berjalan baik. Namun sebaliknya, apabila kepemimpinannya kurang bagus, sistem yang berjalan di tingkat bawah pasti amburadul.
“Jika di atasnya (pimpinan) ngawur, sistem ke bawah pasti amburadul,” katanya. (Indrt.mnhdi/cn02)
